Perbedaan Antara 'New Normal' dengan 'Herd Immunity' Menurut Para Ahli
Jika penduduk Indonesia dianggap sebanyak 270 juta, maka paling sedikit 189 juta harus terinfeksi untuk mendapatkan herd immunity.
lihat foto
Banyak spekulasi muncul mengenai herd immunity tentunya tidak muncul begitu saja.
Pemerintah justru mewacanakan pelonggaran PSBB saat kasus angka kasus positif Covid-19 di Indonesia kian bertambah setiap harinya.
Pengurangan level PSBB dimulai dari sektor transportasi karena pemerintah menilai perkembangan kasus terinfeksi virus corona di Indonesia menurutnya mulai melandai.
"Pengurangan pembatasan di bidang perjalanan, salah satu aspek yang diujicobakan. Ini jadi taruhan apakah nanti kita akan lakukan untuk di sektor-sektor yang lain," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.
"Tidak diimplementasi dengan baik, tidak ada indikator monitoring dan evaluasinya," kata Pandu Riono, epidemiolog FKM UI mengomentari kebijakan PSBB dari pemerintah .
Wacana pelonggaran tersebut tak luput dari komentar warganet.
Wacana pelonggaran PSBB bukanlah pemicu awal dari munculnya spekulasi mengenai penerapan strategi herd immunity.
Pandu Riono pun menuturkan, herd immunity dan istilah new normal yang digulirkan oleh pemerintah merupakan dua hal yang berbeda.
"Kalau new normal kan kalau nanti sudah dikurangi pembatasannya, maka kita akan mengadopsi perilaku hidup yang berbeda agar menekan risiko penularan virus, seperti selalu pakai masker, dan lain-lain. Itu pun akan dilakukan bertahap setelah persyaratan pelonggaran terpenuhi," kata Pandu.
Pandu Riono mengklaim sangsi jika pemerintah akan menempuh jalur herd immunity.
"Kalau memang ada pembiaran secara sistematik agar banyak masyarakat terinfeksi, ya bisa dianggap seperti itu. Tetapi, itu tidak mungkin karena herd immunity hanya terjadi bila lebih dari 70-80 persen penduduk indonesia terinfeksi dan punya imunitas yang berhasil hidup," ujar Pandu Riono.
Pandu juga menambahkan, spekulasi mengenai herd immunity muncul sebab tidak ada edukasi pada masyarakat, jadi masyarakat lebih mudah dihasut dengan isu yang masih simpang siur.
Spekulasi yang beredar pun hanya menambah ketakutan di masyarakat.
Pernyataan Presiden Jokowi mengenai berdamai dengan Covid-19 adalah awal dari munculnya spekulasi itu.
Selama pandemi Covid-19 ini masih eksis, Jokowi mengimbau seluruh rakyat agar tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan.
