Bansos Tunai Disalurkan Besar-besaran: Pemerintah Juga Kaji Pelonggaran PSBB

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah akan terus menyalurkan berbagai jenis program bantuan sosial (bansos) selama beberapa hari ke depan atau menjelang libur Lebaran 2020. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut, distribusi bansos jelang lebaran akan dilakukan secara besar-besaran. 

• Presiden Minta Para Menteri Awasi Distribusi Bansos

"Saya sebagai koordinator bansos sudah melakukan pertemuan maraton dengan Kemensos dan Kemendes. Insyaallah 5 hari terakhir jelang lebaran akan dilakukan penyaluran bansos besar-besaran," kata Muhadjir dalam keterangan persnya usai mengikuti ratas bersama Presiden Jokowi, Senin (18/5).

Muhadjir menyebut, distribusi bansos besar-besaran ini adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi 9 juta keluarga yang berada di luar Jabodetabek. Ia memastikan data penerima bansos Kemensos bagi 9 juta keluarga penerima ini sudah tak bermasalah. 

"Dari target Kemensos kan 9 juta yang akan disalurkan. Dalam 5 hari ini 8,3 juta, sedangkan yang 700 ribu remote area setelah lebaran terealisasi. Mengenai dana kita hitung tidak masalah, data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah final tadi malam, sudah kita matangkan dengan pak Mensos," ujarnya.

Nantinya,  penyaluran BLT ini akan menggunakan jasa PT Pos Indonesia sehingga tepat sasaran dan mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Muhadjir mengatakan, PT Pos Indonesia tidak akan libur saat lebaran demi menyalurkan bansos tersebut.  "Delivery system PT Pos siap menyalurkan dan tidak libur lebaran, kerja keras mengejar target 8,3 juta dari 9 juta calon KPM dapat bansos," ujarnya.

Bansos tunai bagi 9 juta KK di luar Jabodetabek merupakan salah satu program bansos pemerintah bagi warga terdampak corona. Program ini di luar dari kartu sembako, PKH, atau program BLT dan sembako bagi warga di wilayah Jabodetabek. Besaran BLT mencapai Rp 600 ribu per bulan.

Sejak diumumkan pada awal Maret 2020, bansos bagi warga terdampak pandemi virus corona memang menuai beragam masalah. Kesemrawutan data penerima bantuan memantik perdebatan sengit antara pemerintah pusat dan daerah.

Salah satu kasus pertama yang mencuat ke publik ada di Bekasi. Saat itu, publik dihebohkan dengan kabar pemilik dua mobil menerima bansos. Sementara 20 KK yang berhak di RT 04/RW 09 Kelurahan Telukpucung, Bekasi Utara justru tak mendapat bantuan sama sekali. Belum lagi persoalan bansos di DKI Jakarta. Pemerintah pusat dan Pemprov DKI sempat berselisih soal data hingga berujung pada perdebatan publik.

• Muncul Ratusan Kasus Baru di  Singapura: Xi Jinping Belasungkawa Korban Covid-19

Dipercepat

Sementara itu Presiden Joko Widodo meminta jajarannya mempercepat penyaluran bansos, khususnya BLT baik yang dari Kemensos maupun yang bersumber dari dana desa. Apalagi, dalam beberapa hari ke depan umat muslim akan menyambut Idul Fitri.

"Bansos tunai sekali lagi saya minta prosesnya dipercepat dan disederhanakan. Saya terima laporan BLT desa kurang lebih 15 persen, bansos tunai kurang lebih 25 persen," ucap Jokowi saat membuka rapat terbatas soal penanganan pandemi Covid-19 secara virtual, Senin (18/5). 

Jokowi juga mendapatkan informasi dari Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar dan Menteri Sosial Juliari Batubara bahwa penyaluran bansos tahap dua bisa diselesaikan pekan ini.  Namun, bagi pemerintah daerah yang belum menyelesaikan data penerima bansos atau pun masih merevisinya, Jokowi meminta jajarannya untuk memberikan kelonggaran.  "Kalau masih ada ketidaksesuaian data, diselesaikan. Beri fleksibilitas kepada kepala daerah," kata Jokowi. 

Jokowi sebelumnya meminta prosedur penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan Bantuan Sosial Tunai dipangkas karena masih banyak warga yang tidak mendapatkan bantuan ini.  Berdasarkan data yang diterimanya, masih ada 85% warga terdampak belum menerima BLT Dana Desa dan 75% warga terdampak belum menerima Bansos Tunai. 

"Dengan cara menyederhanakan prosedurnya, memotong prosedurnya, sehingga masyarakat segera menerima bantuan sosial ini baik itu BLT Desa maupun Bansos Tunai. Masyarakat saya harapkan juga menanyakan terus kepada RT, RW, atau kepala desa," kata Jokowi dalam keterangannya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Sabtu (16/5).

• Pilkada 2020 Kemungkian Ditunda Kembali

Pelonggaran PSBB