Update Virus Corona Indonesia

Pemanggilan Presiden Jokowi Oleh MK Dipertanyakan, Suhendra: Sia-sia Saja

Menurut Suhendra, karena gugatan sudah kehilangan objek perkara, maka sia-sia saja perkara tersebut disidangkan.

kompas
Gedung Mahkamah Konsitusi 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Pemanggilan Presiden Joko Widodo oleh Mahkamah Konstitusi untuk menghadiri persidangan judicial review atau uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dipertanyakan.

Hal ini disampaikan oleh pengamat intelijen senior Suhendra Hadikuntono.

Dalam surat panggilan yang ditandatangani Panitera MK Muhidin, Jumat (15/5/2020), Presiden Jokowi diminta hadir untuk memberikan keterangan pada Rabu (20/5/2020) dalam sidang perkara bernomor 24/PUU-XVIII/2020 yang diajukan Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI).

MAKI menggugat Pasal 27 Perppu No 1/2020.

"Bukankah Perppu No 1/2020 sudah disahkan DPR RI menjadi undang-undang? Dengan disahkannya Perppu menjadi UU maka gugatan tersebut telah kehilangan objek perkara, sehingga mestinya gugatan gugur demi hukum. Lalu apa urgensinya MK memanggil Presiden Jokowi?" ujar Suhendra Hadikuntono di Jakarta, Sabtu (16/5/2020).

DPR RI pada Selasa (12/5/2020) lalu mengesahkan Perppu No 1/2020 menjadi UU. Terkait pengesahan tersebut, Juru Bicara MK Fajar Laksono, Selasa (12/5/2020) "membocorkan" putusan yang akan diambil MK, yakni permohonan tidak dapat diterima secara hukum.

Selain MAKI, sebenarnya ada dua pihak lainnya yang mengajukan judicial review atas Perppu No 1/2020, yakni Amien Rais, Dien Syamsuddin dan Sri Edi Swasono dengan perkara nomor 23/PUU-XVIII/2020, serta Damai Hari Lubis dengan perkara nomor 25/PUU-XVIII/2020.

Namun Damai Hari Lubis langsung mencabut gugatannya begitu DPR RI mengesahkan Perppu itu menjadi UU.

Menurut Suhendra, karena gugatan sudah kehilangan objek perkara, maka sia-sia saja perkara tersebut disidangkan.

"Maka kehadiran Presiden Jokowi pun akan sia-sia. Lebih baik waktu Presiden diprioritaskan untuk hal-hal yang lebih produktif. Silakan perkara itu disidangkan bila memang untuk memenuhi prosedur, tapi Presiden tak perlu datang. Presiden bisa mewakilkan kepada Menteri Hukum dan HAM," jelasnya.

Halaman
12
Editor: Isvara Savitri
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved