Program Kartu Prakerja
Demokrat Desak Megawati dan BPIP Peringatkan Jokowi untuk Batalkan Program Kartu Prakerja
Hal tersebut diungkapkan Rachland Nashidik lewat akun twitternya @RachlandNashidik; pada Sabtu (16/5/2020).
TRIBUNMANADO.CO.ID - Politisi Partai Demokrat Rachland Nashidik kembali menyinggung soal program Kartu Prakerja yang dinilai percuma pada masa pandemi saat ini.
Program pelatihan tersebut katanya tidak lebih penting dibandingkan dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang kini sangat dibutuhkan masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan Rachland Nashidik lewat akun twitternya @RachlandNashidik; pada Sabtu (16/5/2020).
Dalam statsunya, Rachland Nashidik mengingatkan kepada Presiden Joko Widodo untuk tidak kembali menghamburkan uang negara untuk program kerja yang tidak tepat.
"Duit negara jangan lagi-lagi dibuang buang percuma," ungkap Rachland Nashidik.

Dirinya pun meminta kepada Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri selaku partai pengusung untuk mengingatkan Jokowi.
Hal yang sama juga dimintanya kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Tujuannya agar Jokowi dapat segera menghentikan program Kartu Prakerja dan mengalihkan seluruh anggaran pelatihan tersebut menjadi BLT.
"Lebih baik Megawati dan BPIP sarankan Jokowi batalkan pelatihan online kartu prakerja. Dan pindahkan seluruh anggarannya jadi BLT bagi rakyat miskin,"usul Rachland Nashidik.
Tidak hanya dijadikan BLT, anggaran Kprogram Kartu Prakerja yang mencapai Rp 5,6 triliun itu katanya juga dapat dialokasikan untuk membayar defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Sehingga kebijakan Jokowi soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dinilai sangat membebani masyarakat dapat segera direvisi.
Hal tersebut katanya lebih membantu rakyat dibandingkan dengan menggelar Konser ' Bersatu Melawan Korona'.
"Atau untuk menalangi defisit BPJS. Itu lebih membantu rakyat daripada konser," tambahnya.
MAKI Minta KPK Selidiki Program Kartu Prakerja
Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta KPK menyelidiki dugaan korupsi di balik program Kartu Prakerja yang menggandeng delapan mitra platform digital.