Gelar Paripurna LKPJ, DPRD Bolsel Minta Pemkab Perhatikan Anak Daerah Yang Sedang Kuliah

TRIBUNMANADO.CO.ID, BOLAANG UKI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Selatan menggelar rapat paripurna tahap II atas Laporan Pertangungjawaban Lepala Daerah (LKPJ) tahun 2019, Sabtu (9/5/2020) berlangsung di ruangan paripurna DPRD Bolsel.

Ketua DPRD Bolsel Arifin Olii didampingi wakil ketua II Hartati Badu bertindak sebagai pimpinan sidang.

Paripurna ini juga dihadiri 9 anggota DPRD, Bupati Bolsel Hi. Iskandar Kamaru.

Paripurna tersebut dalam rangka menindaklanjuti hasil rapat panitia khusus tentang LKPJ kepala Daerah tahun 2019.

• Lima PDP Covid-19 Bolmong Jalani Perawatan di Ruang Isolasi Rumah Sakit

Dalam laporan pansus yang dibacakan Zulkarnain Kamaru, menyampaikan beberapa poin penting mengenai arah kebijakan dan program pembangunan daerah.

"Merujuk pada data RKPD tahun 2019 pemda Bolsel sudah memberikan signal positif dalam cepaian pembangunan daerah," ujar ketua Komisi II tersebut.

Selain itu, ia menyasar persoalan indeks pembangunan manusia (IPM) terutama bidang pendidikan agar lebih di prioritaskan kepada putra-putra daerah untuk mendapatkan beasiswa S1, S2.

Tak hanya itu, Zulkarnain juga meminta setiap SKPD tetap melakukan evaluasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah secara baik, terukur dan efektif.

• Satu Pasien Positif Covid-19 dari Boltim Dirawat di RSUP Ratatotok

Seperti pendataan bantuan sosial bagi masyakarat, datanya harus valid agar bantuan bisa tepat sasaran bagi masyarakat kurang mampu.

Demikian juga RSUD dalam berikan pelanyan pada masyarakat harus maksimal.

"Dan untuk ambulance harusnya digratiskan untuk pasien yang mengunakan BPJS bersubsidi," kata ZK Sapaan akrabnya.

Sementara itu, Bupati Bolsel Hi. Iskandar Kamaru menyampaikan perubahan positif yang dilakukan
pemerintah sejak tahun 2009, telah membawa Bolsel berdiri sejajar dengan Kabupaten/Kota lain.

Pemda Bolsel salah satunya daerah yang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik indonesia (BPK RI) selama lima tahun terahir.

Penyusunan LKPJ tahun 2019 menekankan pada aspek pengawasan dan pengendalian, guna melihat dan mengevaluasi kenerja urusan pemerintahan daerah.

• Sisihkan Gaji Untuk Bantu Warga Terdampak Covid-19, Legislator Partai Golkar Ini Tuai Apresiasi

"Capain kenerja Pemda dijabarkan dalam LKPJ ini meruapakan koordinasi kerjasama dan partisipasi semua stakeholder pembangunan mulai dari pemda, DPRD, Tokoh masyarakat dan masyarakat luas sesuai bidang, tugas dan fungsinya masing-masing," kata Bupati.