Update Virus Corona Indonesia
Teguran Keras Menko PMK pada Anies Soal Bansos bagi Warga DKI Jakarta, Muhadjir: Di Lapangan Kacau
Muhadjir Effendy menilai Anies Baswedan tidak merealisasikan kesepakatan hasil rapat kabinet beberapa waktu lalu yang membuat kacau di lapangan.
lihat foto
Kabar tersebut diakui Sri Mulyani didapatkannya dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.
Dengan demikian, beban penyaluran bantuan sosial untuk 4,7 juta KPM dibebankan seluruhnya kepada pemerintah pusat.
"Kemarin dapat laporan Pak Menko PMK (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy) DKI yang tadinya cover 1,1 juta warga mereka namun tidak ada anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk cover 1,1 juta DKI dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat sekarang seluruhnya diminta dicover pemerintah pusat," ujar Sri Mulyani ketika memberikan penjelasan kepada Komisi XI DPR RI, Rabu (6/5/2020) seperti dilansir oleh Kompas.com.
• Tak Terima Teguran yang Melarang Miras, BML Cekcok dengan Istrinya, Akhirnya Diciduk Polisi
Dengan ini, pemerintah pusat pun harus meningkatkan alokasi anggaran bansos dengan tambahan limpahan KPM yang tidak mampu dicover oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta.
Saat ini, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran untuk jaring pengaman sosial sebesar Rp 110 triliun.
Di sisi lain, ia menjelaskan, secara keseluruhan proses penyaluran bansos kepada masyarakat terdampak tekanan pandemi corona di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) sudah mencapai 80 persen pada pekan ini.
Klaim ini didapatnya berdasarkan laporan dari Kementerian Sosial.
"Memang minggu pertama kurang dari 10 persen dialokasikan karena persiapan dan logistik. Namun, seiring dengan adanya data dari Kementerian Sosial implementasi saat ini mendekati 80 persen, artinya makin merata," ujar dia.
Pemerintah mengumumkan akan memberi bansos kepada 1,2 juta KPM di Jakarta.
Lalu, juga akan memberi bansos kepada 576 ribu keluarga di Bodetabek.
Bansos yang diberikan bernilai Rp600 ribu per bulan per keluarga. Bansos akan diberikan selama tiga bulan mulai dari April sampai Juni 2020 sejalan dengan estimasi akhir puncak pandemi corona di Indonesia.
Sri Mulyani juga mengatakan, pemerintah menggelontorkan beragam stimulus berupa program bantuan sosial (bansos) untuk bisa menjaga kinerja pertumbuhan konsumsi.
Hal tersebut setelah pemerintah memproyeksikan tingkat pertumbuhan konsumsi akan kian tertekan di kuartal II tahun ini akibat pandemi virus corona (Covid-19).
Namun demikian, Sri Mulyani mengatakan besarnya nilai bansos yang digelontorkan pemerintah tak serta merta mampu mengembalikan besaran potensi pertumbuhan konsumsi yang hilang.
"Kalau dari Rp 9000 triliun (nilai konsumsi RI tahun lalu), Rp 5.000 triliun di Jawa dan mereka mengalami kontraksi, maka kalaupun ada bansos Rp 110 triliun tidak bisa subsitusi penurunan konsumsi dari Rp 5.000 triliun tersebut," jelas Sri Mulyani.
