Update Virus Corona Indonesia
Teguran Keras Menko PMK pada Anies Soal Bansos bagi Warga DKI Jakarta, Muhadjir: Di Lapangan Kacau
Muhadjir Effendy menilai Anies Baswedan tidak merealisasikan kesepakatan hasil rapat kabinet beberapa waktu lalu yang membuat kacau di lapangan.
lihat foto
"Makanya kemarin saya ingatkan Pak Gubernur. 'Pak Gubernur, kan itu ada kesepakatan di rapat kabinet tidak begitu (bukannya mengisi kekosongan)'," ujar Muhadjir.
"DKI sanggup (memberikan bansos ke) 1,1 juta, kami siapkan yang 2,5 juta. Jadi jangan diubah itu, Kalau diubah, jadi kacau di lapangan," lanjut dia.
Persoalan belum berhenti di situ.
Rupanya, ada KK yang semestinya mendapatkan bansos dari Kemensos, namun juga mendapatkan bansos dari Pemprov DKI Jakarta alias mendapatkan double.
Karena karut marut itu pula, bahkan ada KK yang semestinya mendapatkan bansos, malah tidak mendapatkannya.
Selain itu, Kemensos juga meminta Pemprov DKI untuk mengerahkan RT/ RW mendata warga miskin terdampak Covid-19 yang belum masuk.
Tujuannya, agar mereka tetap mendapatkan bansos.
"Karena banyak orang miskin baru gara-gara Covid-19. Pengusaha UMKM juga banyak yang mata pencahariannya hilang dan itu tidak ada dalam data," ujar Muhadjir.
Namun, rupanya data calon penerima bansos itu juga tak kunjung diserahkan ke Kemensos.
• Pengusaha Bus: Kami Bingung, Soal Keputusan Kemenhub Belum Ada Aturan Jelas
Padahal di sisi lain masyarakat banyak yang berteriak karena tidak mendapatkan bansos.
"Jadi di lapangan kacau. Karena daftar (warga penerima bansos) yang diturunkan kepada Kemensos itu adalah yang (data) punya Gubernur. Nah, sementara RT/ RW juga punya data sendiri yang itu mestinya dikirim ke Kemensos, tapi tidak dikirim," papar Muhadjir.
Muhadjir menegaskan, pemerintah hanya ingin semua KK miskin yang terdampak Covid-19 mendapatkan bansos secara merata, tepat sasaran dan tidak ada yang tumpang tindih.
Anies minta bansos warga DKI dicover pusat
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tak mampu menyalurkan bantuan sosial (bansos) untuk 1,1 juta Keluarga Penerima Manfaat (PKM) di wilayahnya.
Sri Mulyani pun mengatakan, kini tanggung jawab untuk menyalurkan bansos kepada 1,1 juta KPM tersebut tersebut dilempar ke pemerintah pusat.
Ia menjelaskan, hal tersebut lantaran Pemerintah Provinsi DKI tidak memiliki anggaran yang cukup.
