Tokoh Nasional
TAK DISANGKA Ternyata Suami Puan Maharani Bukan Orang Sembarangan
Puan Maharani merupakan satu-satunya wanita yang berhasil menduduki kursi pimpinan DPR RI untuk periode 2019-2024.
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID - Dewasa ini, siapa yang tak kenal dengan Puan Maharani.
Sosok Puan Maharani tentunya sangat dikenal publik.
Putri dari Megawati Soekarnoputri serta mantan menteri dari Joko Widodo.
Namun yang luput dari media ialah sosok suami dari putri dari bos PDI-P tersebut.
Puan Maharani merupakan satu-satunya wanita yang berhasil menduduki kursi pimpinan DPR RI untuk periode 2019-2024.
Merujuk artikel terbitan Kompas.com, Puan Maharani resmi ditetapkan sebagai ketua DPR dalam Sidang Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019) silam.
Puan sendiri merupakan politisi dari partai asuhan ibunya, PDI-P.
• Puan Maharani Kritik Penyampaian Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik: Laporkan ke Polisi
Sidang Paripurna dipimpin Ketua DPR sementara Abdul Wahab Dalimunthe dan Wakil Ketua DPR sementara Hillary Brigitta Lasut.
"Apakah hasil rapat mengenai penetapan pimpinan DPR dapat disetujui dan ditetapkan? Setuju?" ujar Abdul Wahab Dalimunthe saat memimpin Sidang Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019).
Seluruh anggota DPR yang hadir dalam ruangan rapat pun menyatakan setuju dan bertepuk tangan.
Prosesi penetapan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah janji jabatan yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali. Kemudian penyerahan kepemimpinan DPR secara simbolis dari Abdul Wahab kepada Puan Maharani.
Setelah itu kelima pimpinan DPR sempat berfoto bersama dengan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri yang juga hadir dalam Sidang Paripurna.
Seusai foto bersama, Puan Maharani menyampaikan pidato pertamanya sebagai Ketua DPR.
"Yang pasti nantinya ini akan pecah telur baru ada perempuan pertama setelah 74 tahun ketua DPR," kata Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019).
Sebelumnya, Puan Maharani menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK).
• Puan Maharani: Pelarangan FPI Sesuai Aturan, Tito: AD/RT FPI Bentuk Khilafah Bukan Pancasila
