Nasional
Nasdem Desak Pemerintah Hentikan Kebijakan Ini, Diubah Untuk Bantu Warga Terdampak Wabah Covid-19
Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad M Ali menilai program latihan itu tak dibutuhkan di masa pendemi Covid-19.
Rocky Gerung meyakini, Sri Mulyani sebenarnya pasti menolak Kartu Pra Kerja karena dianggap merupakan suatu pemborosan.
Melalui tayangan YouTube Rocky Gerung, Rabu (29/4/2020), ia mulanya menyinggung ketidakmampuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyelesaikan dampak yang ditimbulkan oleh Virus Corona.
Rocky lantas menyoroti keinginan Jokowi untuk memertahankan ekonomi di tengah pandemi.
"Problem-nya adalah dual policies antara fraksi ekonomi dan faksi sosiologi di istana tidak bisa diselesaikan oleh Presiden Jokowi," ujar Rocky.
"Dengan akibat Perppu itu akhirnya mendua, mau menangani sosial tapi mau menyelamatkan ekonomi."
Lebih lanjut, Rocky pun menyinggung kemampuan Sri Mulyani mengendalikan ekonomi yang terhempas akibat Virus Corona.
Rocky menilai, Sri Mulyani kini tengah kebingungan mengontrol anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk penanganan wabah tersebut.
"Saya bisa bayangkan misalnya Sri Mulyani pro apa dalam soal itu?," terang Rocky.
"Mungkin Sri Mulyani ekonom raisonal, APBN mesti dikendalikan jangan sampai bolong."
Kebingungan Sri Mulyani itu menurutnya bertambah setelah Jokowi memutuskan meluncurkan Kartu Pra Kerja saat Virus Corona melanda.
Rocky pun menyinggung janji-janji yang dilontarkan Jokowi pada kampanye Pilpres 2019 lalu.
"Tetapi dalam pikiran Sri Mulyani dia berpikir supaya tidak bolong oleh hal-hal yang tidak urgent," jelasnya.
"Misalnya Kartu Pra Kerja, dari awal Sri Mulyani merasa bingung, Presiden menjanjikan Kartu Pra Kerja dalam kampanyenya."
Melanjutkan penjelasannya, Rocky menyoroti peluncuran Kartu Pra Kerja yang diluncurkan saat pandemi Virus Corona.
Menurut dia, pihak istana begitu memperjuangkan Kartu Pra Kerja itu.
"Kita baca di media masa sebelum ribut-ribut soal Covid, sekarang Kartu Pra Kerja itu juga diajukan ," kata dia.