Nasdem Desak Pemerintah Hentikan Kebijakan Ini, Diubah Untuk Bantu Warga Terdampak Wabah Covid-19

TRIBUNMANADO.CO.ID - Partai NasDem mendesak pemerintah agar menghentikan pelatihan daring (online) dalam program kartu prakerja.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad M Ali, ia menilai program latihan itu tak dibutuhkan di masa pendemi Covid-19.

"DPP Partai NasDem mendesak agar fasilitas pelatihan daring dari delapan penyedia layanan tersebut dihentikan," kata Ali kepada wartawan, Sabtu (2/5/2020).

NasDem, lanjut Ali, juga meminta program pelatihan online diubah menjadi program bantuan langsung untuk mereka yang terdampak wabah Covid-19, terutama yang mengalami pemberhentian kerja.

Menurutnya, penghentian program pelatihan onlinee dapat memperbanyak jumlah masyarakat yang menerima manfaat, yaitu dari 5,6 juta orang menjadi 8 juta orang.

"Dengan demikian, tujuan dan target dari pelaksanaan program Kartu Prakerja ini bisa tercapai, yakni menjadi program semi bansos bagi mereka yang terkena dampak wabah corona," ucapnya.

Partai NasDem juga mendesak dilakukannya evaluasi atas pelaksanaan program Kartu Prakerja periode pertama secara menyeluruh aga program ini tidak menjadi masalah di kemudian hari.

Evaluasi ini menjadi penting agar dalam pelaksanaannya ke depan, program Kartu Prakerja semakin akuntabel, tepat sasaran, dan bisa lebih diukur keberhasilannya.

"Untuk itu, DPP Partai NasDem meminta Fraksi Partai NasDem di DPR untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan program Kartu Prakerja berlangsung," pungkasnya.

Rocky Gerung Sebut Menkeu Tak Setuju dengan Program Kartu Pra-Kerja Karena Pemborosan

Pengamat Politik Rocky Gerung dengan gamblang mencurigai adanya bisnis di balik program Kartu Pra Kerja.

Diketahui progam kartu Pra Kerja saat ini sedang menjadi pembicaraan publik di tengah pandemi Covid-19.

Dilansir TribunWow.com, Rocky Gerung bahkan menyebut bisnis tersebut melibatkan pihak pemerintah.

Terkait hal itu, ia lantas menyinggung nama Menteri Keuangan Sri Mulyani.