Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

News

Rocky Gerung: Sebenarnya Sri Mulyani Tidak Setuju dengan Fungsi Kartu Pra Kerja, Kesannya Dipaksakan

Kabar baru pengamat Politik Rocky Gerung memberikan pembelaan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait program Kartu Pra Kerja.

Editor: Glendi Manengal
YouTube Rocky Gerung Official
Rocky Gerung bahas Omnibus Law. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Kabar baru pengamat Politik Rocky Gerung memberikan pembelaan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait program Kartu Pra Kerja.

Dari laporan TribunWow.com, Rocky Gerung menyakini Sri Mulyani sebenarnya tidak setuju dengan fungsi Kartu Pra Kerja yang dialihkan sementara untuk masyarakat terdampak Virus Corona, khususnya para pekerja.

Dikabarkan Rocky Gerung menilai hal itu disebabkan karena adanya kebijakan yang tumpang tindih, yaitu antara sektor ekonomi dan sosilogi.Imbasnya dari masalah tersebut maka fokusnya pun juga menjadi terbelah.

Viral Bintang Turaya Diklaim Pertanda Pandemi Virus Corona Akan Berkahir, Ini Penjelasan Ahli

Ganjar Pranowo Usulkan ASN Golongan III ke Atas Gajinya Dipotong 50 Persen, Ini Alasannya

Dirinya melihat faktanya di lapangan, sektor ekonomi lagi-lagi masih menjadi perhatian utama dari pemerintah di tengah pandemi Covid-19 ini.

Hal ini disampaikan Rocky Gerung dalam tayangan Youtube pribadinya Rocky Gerung Official, Kamis (30/4/2020).

"Problem-nya adalah dual policies antara fraksi ekonomi dan fraksi sosiologi di istana tidak bisa diselesaikan oleh Presiden Jokowi (Joko Widodo)," ujar Rocky.

"Dengan akibat Perppu itu akhirnya mendua, mau menangani sosial tapi mau menyelamatkan ekonomi," jelasnya.

Rocky Gerung kemudian yakin bahwa Sri Mulyani sebenarnya tidak berada dalam pihak yang setuju dengan kebijakan tersebut.
Ia mengaku paham dengan sosok Sri Mulyani yang merupakan seorang ekonom yang mengedepankan pemikiran yang rasional.

Sri Mulyani pastinya memikirkan bagaimana penggunaan APBN secara tepat.

"Saya bisa bayangkan misalnya Sri Mulyani pro apa dalam soal itu?," terang Rocky.

"Mungkin Sri Mulyani ekonom raisonal, dan dia tetap menganggap APBN mesti dikendalikan jangan sampai bolong."

"Tetapi dalam pikiran Sri Mulyani dia ingin agar supaya tidak bolong oleh hal-hal yang tidak urgent," jelasnya.

Oleh karena itu, Rocky Gerung mengatakan ada paksaan kepada Sri Mulyani untuk tetap mengikuti arahan tersebut.

Karena pada dasarnya, Kartu Pra Kerja ini merupakan sebuah janji dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam masa kampanyenya.

"Misalnya Kartu Pra Kerja, dari awal Sri Mulyani merasa bingung, Presiden menjanjikan Kartu Pra Kerja dalam kampanyenya," kata Rocky.

Halaman
123
Sumber: TribunWow.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved