Herson Mayulu Apresiasi Kemendes Terkait Kebijakan BLT, Tapi Ingatkan Soal Penyaluran

TRIBUNMANADO.CO.ID, BOLAANG UKI - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Haji Herson Mayulu (H2M) mengikuti Rapat Kerja secara Virtual bersama Ketua Komisi V, Rabu (22/5/2020) di rumahnya, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolsel.

Rapat ini juga diikuti seluruh anggota Komisi V dan Kementrian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementrian Desa PDTT.

Rapat tersebut membahas tentang Realisasi anggaran sampai dengan bulan Maret 2020 dan Pembahasan mengenai realokasi anggaran kementrian TA 2020 terkait pandemi Covid-19.

Pada kesempatan itu, H2M menyampaikan 2 hal penting terkait dengan masalah yang saat ini menjadi momok menakutkan di Dunia yaitu Covid-19.

• Pemkot Manado Pastikan Penyaluran Sembako Bagi Warga Terdampak Covid-19 Pekan Ini

Yang pertama terkait dengan Bantuan Langsung Tunai, H2M memberikan apresiasi kepada kementrian PUPR dan Kemendes.

Awalnya begitu banyak aturan yang tumpah tindih sehingga terjadi kebingungan.

"Tentu saya bersyukur dari Kemendes sudah mengeluarkan aturan terbaru terutama dalam hal masyarakat yang akan menerima BLT tersebut,” ujarnya.

Lanjutnya, memang benar ada tumpah tindih data terkait dengan BLT ini, dan sudah biasa terjadi di Negara kesatuan Indonesia.

• Di Tengah Pandemi Covid-19, Oknum Warga Sejumlah Desa di Dumoga Ini Malah Tawuran

Dari sumber data yang ada khusus kemendes akan ada pendataan yang dilakukan oleh tim relawan.

“Jadi dari kemendes ada tim relawan yang dibentuk untuk melakukan pendataan, sehingga terlihat mana yang sudah dapat dan belum. Juga mana yang wajib dan tidak untuk mendapatkan BLT," kata dia.

"Saya juga mengingatkan kepada kemendes agar konsisten dalam pengucuran dana ke daerah dan itu harus tepat waktu agar tidak terjadi persoalan-persoalan yang baru,” jelas mantan Bupati Bolsel 2 periode ini.

Sementara itu terkait dengan Pendamping Desa (PD), H2M mengatakan para PD ini juga harus dijaga.

• SAS Bagi-bagi Masker dan Makanan Buat Tukang Ojek dan Sopir Angkot

Karena sampai saat ini belum ada upaya-upaya tersebut yang dilakukan.

“Para PD ini juga rentan terkena atau terpapar Covid-19, oleh sebab itu saya berharap ada upaya-upaya dari kemendes untuk melindungi mereka dan para tenaga ahli,” ungkapnya.

Anggota DPR RI dari Dapil Sulut ini meminta kepada Kementrian PUPR agar program-program yang diluncurkan dapat benar-benar menyentuh masyarakat.