Disebut Ada Adu Domba Antara Pemerintah Pusat dan DKI, Menkopolhukam Singgung Para Pengadu

"Diputuskan dalam rapat terbatas kabinet dan presiden menyetujuinya," kata Mahfud MD.

Ia juga mengungkapkan soal adanya pihak-pihak yang suka mengadu domba antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, khususnya DKI Jakarta.

Menurutnya, temuan itu ia dapatkan di media sosial.

"Saya kira tidak ada yang mempolitisasi hubungan pusat dan daerah,
kecuali di medsos dan orang-orang tertentu yang itu-itu saja," ujarnya.

"Kita dengan DKI (Pemprov Jakarta) baik kok."

"Memang ada orang yang selalu mengadu domba,
seakan-akan pusat dan daerah itu berbenturan," ungkapnya.

"Padahal komunikasinya baik."

"Kami sering melakukan rapat virtual dengan para gubernur dan selalu kompak," imbuhnya.

"Tapi kenapa seakan-akan daerah dipotong oleh pusat."

"Pusat diganjal oleh daerah, gak ada."

"Memang ada perdebatan, tapi ya wajar," tegas Mahfud.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly kembali menjadi perhatian publik.

Bagaimana tidak, ia berencana merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Ia beralasan, napi koruptor dan narkotika yang tata laksana pembebasannya diatur lewat PP itu, tidak bisa ikut dibebaskan bersama 30.000 napi lain dalam rangka pencegahan Covid-19 di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Dengan revisi tersebut, Yasonna ingin memberikan asimilasi kepada napi korupsi berusia di atas 60 tahun dan telah menjalani 2/3 masa pidana yang jumlahnya sebanyak 300 orang.