PNS Terancam Tidak Terima THR

Gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) kepada PNS(Pegawai Negeri Sipil) atau ASN(Aparatur Sipil Negara) terancam tidak dapat dibayarkan.

via Sripoku
Ilustras PNS dan uang rupiah 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) kepada PNS(Pegawai Negeri Sipil) atau ASN(Aparatur Sipil Negara) terancam tidak dapat dibayarkan. Hal itu karena pendapatan negara yang anjlok selama wabah covid-19 alias corona.

IHSG Menguat Terus dalam Sepekan

Penyebab lain adalah pemerintah yang secara jor-joran menggelontorkan insentif kepada dunia usaha serta bantuan sosial untuk meredam dampak virus corona. Selain itu, penerimaan negara juga diproyeksi bakal mengalami kontraksi akibat kegiatan ekonomi yang mengalami penurunan di tengah pandemik.

"Kami bersama Presiden Joko Widodo meminta kajian untuk pembayaran THR dan gaji ke-13 apakah perlu dipertimbangkan lagi mengingat beban negara yang meningkat," ujar Sri Mulyani, Senin(6/4).

Sri Mulyani tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai skema pembayaran gaji ke-13 dan THR kepada ASN, apakah bakal dipangkas besarannya atau ditunda penyalurannya. Ia hanya menjelaskan, akibat pandemik virus corona, pendapatan negara diperkirakan akan mengalami kontraksi hingga 10 persen.

Dengan perekonomian yang diperkirakan hanya tumbuh 2,3 persen hingga akhir tahun, penerimaan negara hanya mencapai Rp 1.760,9 triliun atau 78,9 persen dari target APBN 2020 yang sebesar Rp 2.233,2 triliun. "Penerimaan kita mengalami penurunan karena banyak sektor mengalami git sangat dalam, sehingga outlook-nya kita di APBN 2020 untuk penerimaan negara bukannya tumbuh, namun kontraksi," ujar Sri Mulyani.

PKS Legawa Gagal Dapat Kursi Wagub DKI: Anies Ucapkan Selamat kepada Riza Patria

Di sisi lain, Sri Mulyani mengatakan, belanja negara akan mengalami lonjakan dari target APBN 2020 yang sebesar RP 2.540,4 triliun menjadi Rp 2.613,8 triliun. Hal tersebut menyebabkan defisit APBN yang tahun ini ditargetkan sebesar 1,76 persen dari PDB atau sebesar Rp 307,2 triliun melebar menjadi Rp 853 triliun atau 5,07 persen dari PDB.

"Belanja negara meningkat untuk memenuhi kebutuhan untuk segera mempersiapkan sektor kesehatan dan perlindungan sosial masyarakat yang terdampak karena social distancing, dan langkah pembatasan mobilitas membutuhkan jaminan sosial yang harus ditingkatkan secara extraordinary. Dan juga kebutuhan untuk melindungi dunia usaha menyebabkan kenaikan belanja," ujar Sri Mulyani.

Pemerintah kata Bendaraha Negara juga memutuskan untuk memperlebar defisit APBN 2020 dari sebelumnya Rp 307,2 triliun atau 1,76% dari PDB menjadi Rp 853 triliun atau setara 5,07% PDB. Dampaknya, outlook pembiayaan defisit anggaran pun akan mengalami peningkatan sebesar Rp 545,7 triliun.

Tambahan pembiayaan akan dilakukan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), Pandemic Bond, dan pinjaman program. Berdasarkan paparan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, kemarin, outlook pembiayaan defisit anggaran yang meningkat turut mengerek outlook pembayaran bunga utang oleh pemerintah.

Pembayaran bunga utang diproyeksi naik Rp 40 triliun dari sebelumnya dipatok sebesar Rp 295,2 triliun menjadi Rp 335,2 triliun. Selain disebabkan oleh pembiayaan defisit yang membengkak, naiknya bunga utang tahun ini juga dipicu oleh tren peningkatan tingkat imbal hasil (yield) Surat Utang Negara (SUN) tenor 10 tahun di pasar obligasi.

Pemerintah mencatat, yield SUN 10 Tahun per Senin (6/4)  sudah melonjak dan berada di level 8,14%. Setali tiga uang, tingkat yield pada lelang SUN  juga terus bergerak naik dalam beberapa lelang SUN dan Sukuk terakhir.

Wagub Kandouw Kerja dari Rumah: Telekonferensi dengan Kepala BPK RI

“Sejak 18 Februari lalu hingga akhir Maret, yield pada lelang SUN 10 tahun sudah naik 130 bps menjadi 7,8% sehingga pemerintah menyerap dengan yield yang kami bayar menjadi lebih mahal,” tutur Sri Mulyani.

Dengan yield sebesar 7,8%, Kemenkeu menghitung, penerbitan utang sebesar Rp 100 triliun dengan tenor 10 tahun akan menanggung biaya sebesar Rp 7,8 per tahunnya hingga jatuh tempo. Di samping itu, beban bunga utang pemerintah juga ditambah oleh kondisi nilai tukar rupiah yang mengalami depresiasi cukup signifikan yaitu telah menembus ke atas Rp 16.000 per dolar AS.

Asal tahu saja, Senin (6/4), rupiah di pasar spot ditutup menguat 0,10% ke level Rp 16.413 per dolar AS. Namun, secara year to date (ytd), rupiah sudah melemah 18,37%, mengingat di akhir 2019, mata uang Garuda masih berada di level Rp 13.866 per dolar AS.  (Tribun Network/van/kps/wly)

Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved