Penundaan Pilkada Tak Mengubah Haluan

Komisi II DPR bersama pemerintah sepakat menunda penyelenggaraan Pilkada 2020 karena pandemi virus corona yang mewabah

Tribunnews.com/Seno Tri Sulistiyono
Ilustrasi_Suasana Rapat Paripurna DPR RI 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Komisi II DPR bersama pemerintah sepakat menunda penyelenggaraan Pilkada 2020 karena pandemi virus corona yang mewabah di dalam negeri.

Wakil Ketua Komisi II Saan Mustopa, sekaligus politikus Partai NasDem mengatakan kecil kemungkinan partai politik mengubah haluan dukungannya, jika Pilkada 2020 ditunda. Termasuk mengubah dukungan NasDem terhadap menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Afif Nasution untuk bertarung dalam Pilkada Kota Medan.

Jokowi Minta Polisi Bertindak Terukur: Terbitkan Keppres Kedaruratan Kesehatan

"Terkait dukung kemungkinan untuk berubahnya kecil sekali, termasuk di Pilkada Medan," ujar Saan kepada Tribun Network.

Terkait payung hukum penundaan Pilkada, ucap Saan, DPR meminta pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada Nomor 10 Tahun 2016.

Sebab, tidak mungkin jika DPR dan pemerintah harus merevisi UU Pilkada dalam situasi saat ini."Payung hukum penundaannya lewat Perpu dan anggaran untuk Pilkada yang belum terpakai dialokasikan untuk penanganan Covid 19 di daerah masing-masing," tutur Saan.

Sementara itu Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan DPR sepakat menunda tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020. Keputusan diambil setelah adanya rapat antara DPR dan KPU.

"Pengertian tahapan ditunda itu adalah bahwa tahapan yang sudah berlangsung (sampai saat ini) tetap diakui, ada lima tahap itu, tetap sah, tidak akan dihilangkan. Tinggal nanti dilanjutkan pada tahapan-tahapan berikutnya," tutur politikus Partai Golkar tersebut.

Sebab, menurut DPR, Pilkada pasti akan melibatkan banyak orang dan akan berisiko untuk terjadi penyebaran COVID-19. "Tapi tadi kemudian disimpulkan bahwa semua sepakat dengan alasan kemanusiaan dengan mengedepankan keselamatan dan kesehatan masyarakat," kata Doli.

Mengenai sampai kapan penundaan dilakukan, Doli mengatakan saat rapat tadi muncul sejumlah opsi. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi mengatakan terdapat tiga opsi yang diusulkan KPU kepada pihaknya terkait penundaan waktu pemungutan suara Pilkada Serentak 2020. Tiga opsi itu, menurut Arwani, penundaan waktu pemungutan suara selama tiga bulan, enam bulan, atau satu tahun.

Bea Cukai Sebut Pakaian Cabo Berpotensi Sebar Covid-19, Imbau Jangan Dibeli

"KPU mengusulkan tiga opsi, sebagai berikut ditunda tiga bulan pemungutan suara 9 Desember 2020, ditunda enam bulan pemungutan suara 12 Maret 2021, atau ditunda 12 bulan pemungutan suara 29 September 2021," kata Arwani.

Halaman
12
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved