Sulawesi Karantina Terbatas Lawan Corona: Para Gubernur Batasi Angkutan Darat

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO – Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey ambil alih komando perang lawan Coronavirus disease 2019 (Covid-19). Olly minta kepada kepala daerah di kabupaten dan kota tidak mengambil keuntungan ‘elektoral Covid’ melalui pencitraan jelang Pilkada Serentak 2020.

• Pakar Kesehatan: Jakarta Karantina Dulu

Olly langsung memimpin Gugus Tugas Covid-19 di Sulut dari sebelumnya dipegang Kadis Kesehatan Provinsi Sulut. Gubernur sebagai Ketua Gugus Tugas Covid-19, Pangdam XIII/Merdeka dan Kapolda Sulut sebagai Wakil Ketua.

"Rapat pembentukan gugus tugas yang baru Ketua Gubernur, Wakil Ketua Pangdam dan Kapolda. Tujuannya supaya penjabaran lebih tegas di lapangan tentang amanat, maklumat Kapolri, pelaksanaan penertiban terhadap penangann Covid bisa berjalan lebih efektif," kata dia usai hadir dalam sejumlah agenda rapat didampingi Wakil Gubernur Steven Kandouw, Senin (30/3/2020).

Gugus tugas ini pun akan dijabarkan hingga ke kabupaten dan kota. Bupati atau wali kota jadi ketua gugus tugas di daerah. "Besok video conference dengan kepala daerah tidak boleh ke mana-mana, ada di tempat masing-masing," kata dia.

Kata Olly, bersama pusat dan provinsi, daerah menangani Covid 19 sesuai arahan dan instruksi pusat. Ia mengingatkan semua kepala daerah harus satu. "Provinsi, kabupaten kota harus sama-sama, tidak ada pencitraan pilkada," katanya.

Gubernur mengingatkan kebijakan dibuat harus sinergi. "Kebijakan diatur lewat provinsi, tidak ada kebijakan khusus. Kecuali suka beking (buat) kabupaten sendiri," ujarnya. Semisal untuk bantuan ke masyarakat hasil kebijakan pemerintah menanganai Covid 19, dana dari APBD harus dikoordinasikan.

• Pemerintah-DPR Tunda Pilkada: Begini Peta Kekuatan Parpol

"APBD provinsi untuk apa? APBD kabupaten kota untuk apa? Bantuan sembako, bantuan uang tunai yang dari pusat, harus sama-sama," katanya. Ia mengingatkan pemberian bantuan dikoordinasikan untuk orang yang kurang penghasilan dan kehilangan pekerjaan.

Olly juga menggelar rapat lewat video conference dengan gubernur se-Sulawesi, Senin kemarin. Gubernur memanfaatkan fasilitas Comand Center Kantor Gubernur rapat bersama Gubernur Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Sultra, Sulbar dan Sulsel. Olly menjelaskan, rapat bersama gubernur se-Sulawesi itu dalam rangka antisipasi penyebaran Corona. "Semua sepakat ada pembatasan terbatas angkutan darat," ujarnya.

Pembatasan dimaksud yakni angkutan darat dibatasi beroperasi dari pukul 06.00 hingga 18.00 Wita. "Malam tidak bisa karena tidak ada petugas," kata dia.

Kepala Dinas Perhubungan Sulut, Lynda Watania menyampaikan, Dishub sudah menyampailan konsep pembatasan dimaksud setelah disetujui akan dikeluarkan instruksi gubernur.

Sejumlah daerah terus berupaya memerangi Corona. Pelaksana Tugas Asisten I Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, Dekker Rompas mengatakan, skenario pengamanan wilayah dari penyebaran Covid tengah disusun. Pihaknya segera membuat pos terpadu di perbatasan Bolmong-Minahasa Selatan. "Setiap orang yang masuk Bolmong akan diperiksa kesehatannya di pos tersebut," kata dia.

Disamping pos, beber dia, pihaknya menggalang desa untuk pengamanan wilayah. Kepala desa wajib melaporkan warga luar Bolmong yang datang. "Jadi kita buat pencegahan berlapis, kita buat pos di perbatasan dan desa juga siaga," kata dia. Sejumlah desa di Bolmong diketahui sudah melakukan ‘lockdown’ mandiri. Di Desa Sinsingon, warga melakukan patroli siang dan malam.

"Jika ketemu warga dari luar Bolmong, apalagi dari wilayah pandemi, akan kami isolasi," kata Sangadi Sinsingon, Franti Rumondor. Data terakhir Dinas Kesehatan Bolmong menyebut ada 266 warga yang masuk notifikasi pelaku perjalanan di Bolmong. Pemkab juga siapkan RSUD Datoe Binangkang. "Mereka dibantu oleh unsur Polri, TNI, Sat Pol PP dan unsur terkait lainnya," kata dia.

Jalan ditutup pada pukul 10 malam (22.00 Wita) hingga pukul 06.00. "Kendaraan yang boleh melintas sembarang waktu adalah yang memuat BBM, sembako serta untuk keperluan kesehatan," kata dia.

Menurut dia, dalam rapat antara pihak Pemkab dan polisi serta TNI yang melahirkan putusan itu, sempat mengemuka opsi karantina wilayah. Tapi opsi tersebut dipertimbangkan karena Jalan Bolmong merupakan Jalur Trans Sulawesi.