Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Update Corona Indonesia

Selain Peran Pemerintah, Solidaritas Warga Dinilai Sangat Dibutuhkan Saat Lockdown

Selama masa karantina wilayah, solidaritas masyarakat lintas kelas ekonomi menjadi hal yang sangat dibutuhkan agar sanggup bertahan.

Editor: Rizali Posumah
(Shutterstock)
Ilustrasi karantina - Soal lockdown karena Covid-19, Sosiolog UI menilai solidaritas dan bahu-membahu antarkelas ekonomi lebih konkret dan dapat diandalkan ketimbang menanti uluran tangan pemerintah. 

TRIBUNMANDO.CO.ID - Masyarakat bakal sanggup bertahan selama masa karantina wilayah akibat Covid-19, asalkan ada solidaritas masyarakat lintas kelas ekonomi.

Demikian yang dikatakan Sosiolog Universitas Indonesia (UI), Imam Prasodjo beranggapan bahwa

Ia berpendapat, solidaritas dan bahu-membahu antarkelas ekonomi lebih konkret dan dapat diandalkan ketimbang menanti uluran tangan pemerintah.

"Buat gerakan sosial mempertahankan sembako, sembako yang di Undang-Undang harusnya disediakan oleh pemerintah, tapi enggak bisa dalam situasi ini hanya menggantungkan pemerintah," jelas Imam kepada Kompas.com, Senin (30/3/2020).

"Pokoknya jangan hanya mengandalkan pemerintah. Kalau mereka bisa, ahamdulillah, tapi kalau enggak, ya kita sendiri," kata dia.

Imam menyebutkan, dalam situasi karantina wilayah, menunggu langkah pemerintah adalah keputusan yang tidak menguntungkan bagi kalangan pekerja harian yang pemasukannya merosot imbas dari pembatasan aktivitas.

Ketimbang lama menunggu langkah pemerintah, bantuan tetangga atau siapa pun yang mampu membantu akan sangat berharga.

"Kayak zakat fitrah saat Idul Adha gitu kan bisa. Lihat kelasnya."

"Sama saja kayak orang zakat fitrah, yang kelas ekonomi di bawah enggak wajib nyumbang," ujar Imam.

Selain itu, solidaritas sosial sejenis ini juga bakal menghindarkan ganjalan birokrasi ketika hendak membantu kelompok miskin memperoleh asupan harian.

Pasalnya, jika mengikuti birokrasi, ada saja peluang buruh-buruh dari luar daerah tak kebagian jatah bantuan logistik.

Sebut saja kuli-kuli bangunan di Jakarta yang kebanyakan datang dari Jawa Tengah.

Mereka bisa jadi tak masuk dalam kelompok penerima bantuan karena data domisili mereka dari luar daerah.

Lantaran nasibnya tak pasti di Ibukota, sebagian pilih mudik ke kampung halaman dan justru berpotensi menularkan Covid-19 ke daerah asalnya.

"Padahal, kalau dia memang tinggal di Jakarta, dia juga bagian dari masyarakat... Kalau pemerintah mau membantu, ya, alhamdulillah, tapi dia (pemerintah) pasti takut," kata Imam.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved