Kemungkinan Lockdown di Jabodetabek, Budi: Besok Pemerintah Rapat Membahas Kemungkinannya

TRIBUNMAANDO.CO.ID - Rencana diberlakukannya lockdown atau karantina total kawasan di Jabodetabek akan segera di rapatkan.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan lockdown atau karantina wilayah guna menangani penyebaran pandemi virus corona (Covid-19) masih dalam tahap kajian.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi memaparkan pemerintah kian membuka kemungkinan diberlakukannya lockdown atau karantina total kawasan DKI Jakarta serta Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

• Hingga Malam Ini Penambahan Covid-19 Terbanyak di Spanyol, Amerika 123.781 Kasus Positif

Hal tersebut menyusul kian merebaknya wabah virus corona dengan jumlah positif terinfeksi yang kian bertambah setiap hari.

Budi mengatakan, pihaknya telah menyiapkan skema sekaligus skenario yang akan diberlakukan jika Jakarta mulai menutup akses masuk dan keluar Jakarta.

Esok hari pihaknya pun akan melakukan rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang saat ini juga menjabat sebagai Plt Menteri Perhubungan.

"Besok ada rapat, di rapat itu kita harapkan, saya merekomendasikan dalam rapat itu kalau bisa Jakarta, Jabodetabek itu sudah di karantina. Tapi tergantung rapat dengan Pak Menko Maritim," ujar Budi ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (29/3/2020).

"Tapi kami sudah siapkan skemanya saja, kalau rapat besok sudah tidak boleh keluar, protokolnya seperti itu," ujar dia.

Adapun pembatasan akses keluar dan masuk di Jakarta merupakan langkah lanjutan yang dilakukan pemerintah menyusul masih banyak masyarakat yang melakukan lebih cepat ke kampung halaman akibat virus corona.

• Cegah Virus Corona, Mulai Besok 10 Pasar Rakyat di Minsel Dibatasi Operasionalnya

Budi pun mengatakan, pihaknya telah berbicara dengan Korlantas Polri serta Polda Metro Jaya mengenai skenario karantina Jakarta tersebut.

Secara teknis, pihak kepolisian dan dinas perhubungan di setiap wilayah juga telah memiliki skema sekaligus titik-titik yang akan ditutup aksesnya.

Saat ini pun menurut Budi, yang utama adalah mementingkan keselematan masyarakat luas sekaligus mempersempit penyebaran virus corona.

"Itu yang utama, kalau memperdebatkan masalah ekonomi terus nggak akan ketemu," ujar dia.

Sebelumnya, Kemenhub telah melaporkan adanya masyarakat yang melakukan mudik ke berbagai daerah, meski pemerintah telah mengeluarkan imbauan untuk tidak melaksanakan mudik.

Saat itu Budi mengatakan, pelaksanaan mudik lebih cepat tersebut terlihat dengan meningkatnya jumlah penumpang di berbagai terminal sejak tanggal 20 hingga 22 Maret 2020.