Agar Terhindar Dari Virus Corona, DPR Kemungkinan Tunda Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja

TRIBUNMANADO.CO.ID - Tidak menutup kemungkinan DPR menunda pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

Hal itu sebagaimana yang dikatakan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. 

Dasco mengatakan, langkah tersebut bisa dilakukan demi kebaikan bersama agar terhindar dari penyebaran virus corona.

"Karena pembahasan dari RUU Omnibus Law ini akan melibatkan banyak pihak dari berbagai unsur masyarakat. Sehingga rentan terjadi penularan virus atau hal-hal lain yang tidak diinginkan," kata Dasco ketika dihubungi wartawan, Senin (16/3/2020).

Dasco mengatakan, sampai saat ini DPR belum menentukan jadwal pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja tersebut.

Namun, ia memastikan, setelah masa reses DPR pada 23 Maret 2020 DPR akan membahas RUU sapu jagat tersebut.

"Apakah pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja dibahas secara tatap muka atau virtual," ujar dia.

Dasco mengatakan, dalam tata pelaksanaannya, ketika pemerintah menyerahkan draf RUU, maka pimpinan DPR akan membahasnya dalam rapat pimpinan.

Kemudian, draf RUU tersebut dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) untuk selanjutnya dibacakan pada rapat Paripurna.

"Selanjutnya adalah rapat paripurna digelar untuk mengumumkam RUU tersebut. Lalu DPR menunjuk komisi yang bertugas membahas draf RUU itu bersama perwakilan pemerintah," pungkasnya.

Adapun, bola pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja kini berada di tangan DPR.

Setelah pemerintah menyerahkan draf dan surat presiden Omnibus Law Cipta Kerja ke DPR, pembahasan RUU tersebut belum dimulai.

Bahkan, penolakan demi penolakan terhadap RUU Cipta Kerja terus bergulir.

Penolakan datang khususnya dari para pekerja. Mereka menilai RUU Cipta Kerja meminggirkan kepentingan mereka dan mengutamakan kepentingan pengusaha atau pemilik modal.

Di sisi lain, Presiden Jokowi menargetkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dapat rampung dalam 100 hari kerja.

Presiden Jokowi mengatakan akan sangat mengapresiasi apabila para wakil rakyat dapat memenuhi harapannya itu.

"Kita harapkan dan sudah saya sampaikan pada DPR, mohon agar ini diselesaikan maksimal 100 hari," kata Presiden Jokowi saat menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di Jakarta, Kamis (16/1/2020).

"Saya akan angkat jempol, dua jempol kalau DPR bisa selesaikan ini dalam 100 hari," lanjut dia.

• Amankah Pakai Jasa Antar Makanan di Tengah Wabah Virus Corona?

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Akan Jalani Tes

Prabowo dijadwalkan akan menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, Senin (16/3/2020).

Hal itu sebagaimana yang dikatakan Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak. 

"Insya Allah hari ini tes (di RSPAD)," ujar Dahnil ketika dihubungi, Senin (16/3/2020).

Dahnil menjelaskan, tes kesehatan yang akan dijalani Prabowo bersamaan dengan menteri-menteri lainnya.

Dahnil menjelaskan sebelumnya Prabowo tak ikut dalam rapat terbatas (ratas) di Istana pada Rabu (11/3/2020).

Seperti diketahui seusai ratas itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dinyatakan positif corona.

Namun demikian, sebagai langkah antisipasi, Prabowo tetap akan menjalani tes kesehatan sebagai upaya preventif. Sekalipun sejauh ini, kata Dahnil, Prabowo merasa baik-baik saja.

"Alhamdullilah beliau sehat," katanya.

Diberitakan sebelumnya, pasca-pengumuman kondisi kesehatan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, kondisi kesehatan jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju pun dipertanyakan.

Pasalnya, Budi yang sempat mengikuti rapat kerja di Istana pada 11 Maret 2020, saat ini dinyatakan positif Covid-19.

Sebelumnya, Budi turut menyambut kedatangan kru kapal pesiar Diamond Princess pada awal Maret 2020.

• Pasca Ditutup, Kunjungan Wisata ke Trans Patoa Ocean Park Menurun Drastis

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "DPR Kemungkinan Tunda Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja".