Ada Permohonan yang Telah Dikabulkan, Iuran BPJS Kesehatan Batal Naik, Wapres Soroti APBN

Pemerintah Disarankan Bikin Perpres Jaminan Kesehatan

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan untuk menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) baru tentang Jaminan Kesehatan.

Hal tersebut dijelaskan langsung oleh Koordinator BPJS Watch Timboel Siregar.

Menurutnya Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan menolak aturan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diatur dalam beleid Perpres Nomor 75 Tahun 2019.

Keputusan MA tersebut dinilai final dan mengikat serta tak dapat diubah.

"Mahkamah Agung sudah memutuskan atas Judicial Review itu sifatnya final dan mengikat. Pemerintah tidak punya pilihan selain mengikuti keputusan Mahkamah Agung. Pemerintah bertugas membuat Perpres baru merevisi Perpres Nomor 75 Tahun 2019, khususnya Pasal 34," kata Timboel kepada Kompas.com, Selasa (10/3/2020).

Timboel menambahkan, dengan adanya Perpres baru revisi aturan sebelumnya akan menjadi acuan dari BPJS Kesehatan untuk mengubah sistem dalam hal penagihan iuran.

"Sehingga ke kanal-kanal pembayaran menjadi Rp 80.000, Rp 51.000, dan Rp 25.500 kembali ke iuran semula," ucapnya.

Sementara bagi peserta BPJS Kesehatan yang telah membayarkan iuran pada sebelumnya, menurut Timboel, akan dibayarkan lagi untuk bulan depan atau tiga bulan berikutnya.

"Karena, nggak mungkin diambilin lagi dari rumah sakit kemudian dibayarin lagi kepada para peserta. Duitnya sudah diambil dan dibayarin ke rumah sakit untuk bayar utang rumah sakit, kan begitu," ujarnya.

Juru bicara Mahkamah Agung, Andi Samsan Nganro membenarkan jika pihaknya telah mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan pada Februari lalu.

"Ya (sudah diputus). Kamis 27 Februari 2020 diputus. Perkara Nomor 7 P/HUM/2020 perkara Hak Uji Materiil," ujar Andi ketika dikonfirmasi.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Selasa (18/2) mengingatkan bahwa keputusan pembatalan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan yang telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75/2019 tersebut juga memiliki risiko lain.

"Jika meminta Perpres dibatalkan maka kami Kemenkeu yang sudah transfer Rp 13,5 triliun untuk tahun 2019, ini ditarik kembali,” tutur Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Gabungan Komisi II, Komisi VIII, Komisi IX, dan Komisi XI bersama pemerintah, Selasa (18/2). Iuran yang dibayarkan oleh pemerintah ini merupakan iuran untuk peserta BPJS Kesehatan yang masuk kategori Penerima Bantuan Iuran alias PBI.

Pasalnya, pemerintah telah membayarkan tambahan PBI sebagai konsekuensi kenaikan tarif iuran sesuai Perpres 75/2019 pada tahun lalu sebesar Rp 13,5 triliun.