Ahok Jadi Calon Pemimpin Ibu Kota Baru, Sandiaga Uno: Cek Dulu Hasil Rekam Jejaknya di Pertamina

"Untuk Badan Otorita Ibu Kota Negara, ini memang kami akan segara tandatangani perpres di mana nanti ada CEO-nya.

Sampai sekarang belum diputuskan. Akan diputuskan dalam minggu ini," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3/2020).

Jokowi kemudian mengungkapkan empat nama calon kepala Badan Otorita Ibu Kota.

Salah satunya mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Selain itu, ada juga Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, Bupati Bayuwangi Abdullah Azwar Anas, dan Direktur Utama Wijaya Karya Tumiyana.

"Kandidat memang banyak. Satu, Pak Bambang Brodjonegoro, dua Pak Ahok, tiga Pak Tuniyana, empat Pak Azwar Anas," kata dia.

Badan Otorita ini nantinya akan bertanggungjawab memimpin proses pemindahan dan pembangunan ibu kota baru di Penajam Passer Utara-Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Banyak pengamat yang menilai Ahok adalah kandidat terkuat dipilih Presiden Jokowi.

Diketahui, Jokowi dan Ahok merupakan pasangan Gubernur dan Wagub Jakarta 2013 lalu.

Bahkan saat Jokowi menjadi Presiden tahun 2014, Ahok yang menjadi wakilnya otomatis menjadi Gubernur Jakarta.

Keduanya pun sangat intens berkomunikasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Penolakan

Alumni Aksi 212 yang menamakan diri Mujahid 212 sebelumnya dilaporkan menolak Ahok sebagai calon Kepala Badan Otorita Ibukota Negara.

Ketua Mujahid 212 Damai Hari Lubis mengatakan, pihaknya menolak Ahok karena rekam jejak dan kepribadian yang tidak baik.

"Sebagai calon kepala daerahnya [Ibu Kota Negara baru] adalah Ahok, maka Kami katakan dan nyatakan secara tegas. Kami menolak keras Ahok lantaran fakta-fakta pribadi Ahok merupakan seorang jati diri yang memiliki banyak masalah," kata Damai dalam keterangan tertulisnya, dikutip Warta Kota dari Tribunnews.com.