Terima Putusan MK Soal Pemilu Tetap Serentak, Gerindra: Masih Bisa Dibahas di DPR

TRIBUNMANADO.CO.ID - Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR dan anggota DPD tidak dapat dipisahkan.

Ketua DPP Gerindra Habiburokhman menghormati keputusan tersebut.

Namun, Habiburokhman mengatakan soal keserentakan pemilu itu masih bisa dibahas di DPR.

"Format keserentakan dalam UU Pemilu selanjutnya masih terbuka untuk dibahas di DPR sebagai pembuat UU," kata Habiburokhman saat dihubungi, Kamis (27/2/2020).

Alasannya, MK dalam putusannya hanya menolak gugatan pemohon soal penyelenggaraan pemilu serentak yang tertuang dalam UU Pemilu No 7/2017.

MK, kata dia, tidak membuat norma baru dalam putusannya.

Oleh karena itu, Habiburokhman mengatakan kesempatan pembahasan keserentakan pemilu itu masih terbuka di DPR.

Revisi UU Pemilu No 7/2017 memang masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2020.

"Yang jelas sebagai bangsa kita harus sama-sama mengevaluasi damage dari keserentakan Pemilu 2019 yang mengakibatkan ratusan petugas pemilu meninggal dunia," tuturnya.

Anggota Komisi III DPR itu mengatakan, Fraksi Gerindra akan menyerap aspirasi masyarakat soal keserentakan pemilu terkait revisi UU Pemilu.

Habiburokhman menyatakan DPR memerhatikan masukan publik dalam melakukan revisi UU No 7/2017 itu.

"Kami akan menyerap aspirasi masyarakat soal pola keserentakan seperti apa yang ideal. Apakah serentak dalam satu hari, dalam satu bulan, atau dalam satu tahun," ujarnya.

"Masukan dari masyarakat merupakan bagian dari fakta konstitusi yang menjadi dasar perumusan norma UU baru," tambah Habiburokhman.

Diberitakan, majelis hakim MK memutuskan, pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, dan anggota DPD tak bisa dipisahkan satu sama lain.

Menurut majelis hakim MK, keserentakan pemilihan umum yang diatur dalam UU Pemilu dan UU Pilkada dimaknai sebagai pemilihan umum untuk memilih anggota perwakilan rakyat di tingkat pusat, yaitu presiden dan wakil presiden, DPR, serta DPD.