Olly Sambut Baik Upaya ‘Rembuk’ Elly, Tito Minta E2L-MAP Dekati Gubernur

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA – Kabupaten Kepulauan Talaud resmi memiliki pemerintahan definitif. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah melantik Elly Engelbert Lasut-Moktar Arunde Parapaga (E2L-MAP) sebagai Bupati dan Wakil Bupati periode 2020-2025 di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2020).

Usai dilantik, Elly menegaskan, akan membangun kembali hubungan yang lebih baik dengan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey selaku pimpinan daerah. "Sebagai Gubernur, Beliau itu adalah pemimpin kami di Sulut. Jadi langkah kami yang pertama adalah kami tetap mencoba untuk membangun kembali hubungan ini (sowan) menjadi lebih baik dan kemudian mengkomunikasikan," ujar Elly.

• Corona Mendunia: Olimpiade Tokyo 2020 Terancam Batal

Elly mengatakan, berniat menjaga dan memperbaiki hubungan dengan Olly meskipun yang bersangkutan tak hadir dalam acara pelantikan di Kemendagri. Ayah dari Anggota DPR RI Hillary Brigita Lasut itu menduga Olly tengah berhalangan hadir.

Selanjutnya, dia mengatakan, akan mendatangi Olly dan melaporkan bahwa dirinya bersama dengan Moktar telah dilantik oleh Pemerintah Pusat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Talaud. Tak hanya itu, Elly berencana akan meminta bimbingan dan arahan dari Olly.

"Yang pasti kami akan datang ke dia (Olly) untuk melaporkan bahwa kami telah dilantik oleh Pemerintah Pusat, oleh Bapak Mendagri. Dan kami akan melaporkan melaksanakan tugas di Kabupaten Talaud, serta akan minta bimbingan dan arahan Beliau sebagai Gubernur Sulawesi Utara," katanya.

Kemendagri memastikan konflik terkait pelantikan Bupati dan Wabup Talaud sudah selesai. Penyelesaian itu dilakukan dengan pelantikan Elly dan Moktar oleh Mendagri Tito.
"Sudah selesai. Secara hukum selesai dan sekarang ada bupati terpilih.

Makanya Pak Menteri mengimbau semua kembali bersatu," ujar Kapuspen Kemendagri Bachtiar. "Inilah keputusan yang kita ambil setelah kita gelar perkara kemarin dihadiri kedua belah pihak," imbuhnya.

Bachtiar menegaskan, pelantikan Elly dan Moktar tak akan mengganggu hubungan antara Kabupaten Talaud dengan Pemerintah Provinsi Sulut. Menurutnya, ini adalah jalan terbaik bagi masalah tersebut. "Kemendagri lakukan komunikasi secara aktif dan intens dengan Gubernur Sulut dan Pemprov Sulut. Ini jalan terbaik," kata dia.

Bachtiar mengatakan, seharusnya pelantikan dilakukan oleh Gubernur Olly. Namun karena perbedaan pandangan hukum, Gubernur setempat menyerahkan ini kepada Mendagri. "Yang harusnya melantik itu adalah Gubernur, jika Gubernur berhalangan maka Wagub. Jika Wagub berhalangan maka dilaksanakan oleh Mendagri," ujar Bachtiar. "Maka yang dilakukan ini adalah Mendagri menjalankan tugas kontitusional, yakni melakukan pelantikan bupati (Talaud) terpilih periode 2020-2025," imbuhnya.

Bachtiar menegaskan, periode masa jabatan Elly dan Moktar berlaku lima tahun sejak masa pelantikan dilakukan. Oleh karenanya, keduanya akan menjabat dalam periode 2020-2025. "Lima tahun terhitung sejak pelantikan. UU Pemda itu masa jabatan kepala daerah 5 tahun terhitung sejak pelantikan. Nah, kemarin ini kan ada masalah hukum jadi pelantikannya tertunda," jelas Bachtiar.

• Anak Buah Prabowo Sindir Ahok Soal Kelakuannya Sebagai Komisaris Utama Pertamina

Dia mengungkap Tito mengimbau kepada seluruh masyarakat Talaud bahwa sudah ada kepastian hukum terkait siapa yang menjadi bupati. Karena itu, mantan Kapolri tersebut meminta masyarakat dan aparat kembali bersatu.

Bachtiar mengatakan Elly dan Moktar tetap harus berkoordinasi dengan Olly selaku gubernur setempat. Apalagi Talaud merupakan wilayah perbatasan negara, dimana prioritas pemerintah saat ini, yaitu menangani wilayah perbatasan.

"Kepada Bupati terpilih yang baru dilantik, harus terus menerus berkoordinasi dengan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Begitu juga dengan Pemprov Sulut. Dalam hal ini Pemprov Sulut dan Pemda Talaud harus kembali bersatu, bagaimana prioritas kita bekerja membangun dan menghadirkan kesejahteraan masyarakat," tandasnya.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey menyambut baik rencana Bupati Elly untuk berkoordinasi dengannya usai dilantik Mendagri. "Kepala daerah kan memang mesti koordinasi dengan Gubernur," kata Olly di Lobi Kantor Gubernur Sulut, Rabu (26/2/2020).

Olly mengatakan, sinergitas menjadi harga mati agar pembangunan berjalan baik. "Wajib itu agar pembangunan sinergis," ujar Olly Dondokambey di sela High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sulut kepada Tribun Manado, Rabu (26/02/2020)

Olly bilang bupati yang baru menjabat wajib melapor ke gubernur. "Yang jelas bahwa pemerintah daerah, kabupaten kota harus melapor ke Gubernur," ujar Olly.

Katanya, menjadi kerugian bagi bupati, wali kota dan daerahnya jika tak melapor ke Gubernur untuk membicarakan program pembangunan. "Harus lapor dong. Salah sendiri kalau dia tidak melapor. Masakan gubernur melapor ke bupati, gile aja loe," kata Olly.

Sedari awal Gubernur menegaskan, tidak ada niatnya untuk menghalangi pelantikan Bupati Talaud. "Kalau saya menghalangi SK pengusulan ke Kemendagri untuk pelantikan tidak saya tanda tangan,” katanya.

Gubernur hanya menanyakan keputusan Mahkamah Agung menyangkut periodesasi Elly menjabat bupati mau diapakan. "Rupanya Mendagri jawab, supaya Gubernur tidak ragu, Mendagri yang lantik ," kata dia. Gubernur tak mau ambil risiko, jika nanti ada gugatan untuk membatalkan SK Pelantikan Mendagri, sudah bukan urusan Gubernur. "Urusan Kemendagri," sebutnya.

Kembali ke Elly, ia mengaku berterima kasih kepada Tito akan keputusannya melantik dia dan Moktar. "Saya pikir ini suatu gambaran penghargaan penghormatan Pemerintah Pusat terhadap aspirasi masyarakat yang sudah diputuskan lewat pilkada dan ternyata penegakan aturan UU di Indonesia ini sangat tegas," ujar Elly.

"Dan kami sangat berterima kasih pada Pak Menteri Dalam Negeri yang telah mengambil langkah, memutuskan untuk melantik kami untuk memimpin di Kabupaten Talaud," imbuhnya. Elly mengaku fokus mendorong sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Talaud. Fokus dirinya kepada SDM tak lepas dari program Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga mengutamakan membangun SDM terutama di daerah perbatasan.

• Mundurnya RN dari Jabatan Sekda Tinggalkan Kesan Tak Baik, Diduga Lakukan Mal-administrasi

"Kami masih akan berusaha untuk mengangkat, mendorong SDM di Kabupaten Talaud. Jadi mengikuti apa yang menjadi program dari Bapak Jokowi sebagai presiden untuk membangun SDM secara khusus di daerah perbatasan," ujar Elly.

Selain pembangunan SDM yang menjadi target utama, dia mengatakan, akan berfokus pula pada pembangunan infrastruktur. "Tentunya infrastruktur juga jadi perhatian kami, karena di sana masih perlu didorong pembangunan infrastruktur agar lebih dipercepat lagi," kata dia.

Kata Elly, akan menyerahkan kepada Pemerintah Pusat apabila Pemprov Sulut mengambil upaya hukum terkait pelantikan itu. Diketahui, Gubernur Olly tak melantik Elly dan Moktar karena masalah hukum. "Kalau ada upaya hukum ya kami menyerahkan semuanya pada Pemerintah Pusat. Karena kami sudah dilantik oleh Pemerintah Pusat dan tentunya kami serahkan serta koordinasikan dengan Mendagri," ujar Elly.

Meski begitu, Elly meyakini Pemprov Sulut tak akan melakukan upaya hukum. Dia beralasan sebelum pelantikan, pembahasan dan penyelidikan terkait masalah hukum itu sudah clear. Bahkan, kata dia, tokoh hukum nasional telah memberikan pendapat. Dimana hasilnya adalah pelaksanaan pelantikan oleh Pemerintah Pusat. "Tokoh-tokoh hukum nasional seperti Pak Yusril Izha Mahendra, Refly Harun dan kawan-kawan yang sangat pakar dalam hukum (tata negara) ah memberikan pendapatnya juga. Sehingga hasilnya adalah pelaksanaan pelantikan," jelas Elly.

Usai pelantikan, didampingi istri masing-masing, E2L-MAP menerima ucapan selamat hadirin yang datang. Menerima salaman hadiri satu per satu. Elly mengatakan, momen pelantikan itu menjadi kemenangan warga Kabupaten Talaud. Katanya, masyarakat Bumi Porodisa sekian lama menantikan peristiwa itu. "Setelah menunggu sejak tahun lalu, kita menantikan momen ini, akhirnya bisa terealisasi hari ini," kata Elly yang didampingi Moktar.

Kata Elly, masyarakat Talaud patut berbahagia. "Mereka menanti sudah cukup lama hampir setahun," katanya.

Elly bilang, ia dan Moktar berterima kasih. Mengapresiasi Mendagri yang melantik E2L-MAP. "Terima kasih kepada Mendagri dan kami berharap, semoga Gubernur Sulut menerima ini," kata Elly.

Pelantikan Elly dan Moktar berdasarkan Surat Keputusan Mendagri Nomor 131.71-2750 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Talaud Provinsi Sulawesi Utara dan Keputusan Mendagri Nomor 132.71.2751 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Talaud Provinsi Sulawesi Utara.

Masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Talaud adalah 5 tahun sejak pelantikan hari ini sesuai pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Pelantikan berlangsung di Ruang Sasana Bhakti Praja Gedung C lantai 3 Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara nomor 7 Jakarta Pusat, Rabu (26/02/2020) pagi mulai pukul 08.00 Wita. Pelantikan Elly-Moktar menjadi akhir dari polemik berkepanjangan. Pasangan Elly-Moktar harus menunggu hampir setahun, sejak Juli 2019 menyusul perbedaan pandangan hukum antara Pemprov Sulut dan Kemendagri.

Mendagri mengatakan, pihaknya melantik pasangan yang populer dengan sebutan E2L-MAP itu karena telah melewati proses plkada. Mendagri bercerita usai pelantikan, proses pelantikan seharusnya tuntas pada tahun 2019. Mendagri yang lama, Tjahjo Kumolo telah mengeluarkan SKEP pelantikan.

Tetapi kemudian, pelantikan molor karena permasalahan hukum yang disampaikan oleh Gubernur Sulut. Permasalahan itu berujung pada keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Karenanya, Mendagri melakukan ekspose atau gelar perkara yang melibatkan pihak E2L-MAP, Gubernur Sulut, para pakar hukum dan perwakilan penyelenggara, KPU, Bawaslu dan lain-lain. "Artinya memang ada problem hukum makanya kita gelar perkara. Di situ disimpulkan proses pilkada sudah selesai. Electoral law sudah final," kata Tito.

Setelah itu, Mendagri menghubungi Gubernur Olly. Tito meminta Olly untuk melantik Elly dan wakilnya. "Tapi beliau mengatakan ada perbedaan pandangan hukum. Katanya, kalau gubernur melantik akan menimbulkan dampak hukum bagi beliau. Makanya beliau menyerahkan ke Mendagri," ujar mantan Kapolri ini.

Sebagai Mendagri, Tito memutuskan melantik E2L-MAP merujuk proses hukum dan pendapat pakar hukum. "Proses pilkadanya sudah selesai sehingga pelantikan harus digelar," ujar Tito. Ia pun bilang, bila memang ada masalah lain sebelum pilkada, bisa diselesaikan dengan mekanisme lain juga. Mendagri menegaskan, pihaknya melakukan pelantikan agar ada kepastian hukum Bupati Talaud dan wakilnya serta tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Talaud. "Demi tujuan akhirnya agar proses pilkada bisa tuntas dan pada akhirnya pembangunan di Talaud bisa dimulai," katanya.

Gubernur Olly absen dalam pelantikan. Gubernur punya agenda padat di dalam daerah. Di waktu yang sama, Gubernur didampingi Wagub Steven Kandouw, dan Sekprov Edwin Silangen bersama Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan 2019 di Kantor Pajak Pratama Manado. Agenda itu dirangkaikan dengan kunjungan kerja Gubernur ke Kantor Pajak Pratama Manado. 

Hillary Bahagia dan Terharu

Mendagri Tito Karnavian mengatakan, setelah pelantikan Elly Engelbert Lasut dan Moktar Parapaga (E2L-MAP) diharapkan tak ada lagi pro kontra. Ia mengatakan, Mendagri melantik E2L-MAP agar rakyat Talaud mendapatkan kepastian. Dasarnya, proses Pilkada Talaud telah selesai tahun 2019 dan berdasarkan pendapat pakar hukum dalam gelar perkara beberapa waktu lalu E2L-MAP harus dilantik.

"Supaya rakyat di Talaud bisa mendapatkan kepastian. Karena kalau bupati definitif dan pelaksana tugas (Plt) itu beda. Kalau definitif bisa mengambil keputusan penuh. Plt itu wewenangnya terbatas," katanya.

Kemudian, kata dia, apalagi Talaud itu daerah perbatasan dengan Filipina yang butuh pendekatan berbeda dalam pembangunan. "Sehingga saya sebagai Mendagri melihat harus mengambil keputusan melantik demi kemaslahatan masyarakat di Talaud," katanya.

Ia pun berpesan agar setelah pelantikan ini tidak perlu berpolemik di kalangan masyarakat karena persoalan hukum sudah dipastikan. "Bangun hubungan baik antara Pemkab Talaud dengan Pemprov Sulut. Jaga stabilitas politik dan pemerintahan dan keamanan di Talaud demi kesinambungan pembangunan," ujar Tito berpesan.

Sementara, bagi warga Talaud, Mendagri berpesan tak perlu ada euforia berlebihan. "Pro kontra tidak ada lagi, sudah selesai semua. Sekarang saatnya membangun Talaud," kata dia.

Hillary, putri semata wayang Elly, turut menyaksikan momen bersejarah bagi warga Bumi Porodisa itu. Hill mengakui ia sangat emosional. Pasalnya, untuk bisa sampai pada momentum pelantikan, Elly dan Moktar melalui jalan berliku. "Perasaan saya campur aduk. Saya bahagia, terharu," kata Hillary kepada Tribun Manado, tak lama setelah pelantikan.

Katanya, Elly Lasut dan Moktar Parapaga harus menanti sejak pertengahan tahun lalu. "Saya terharu sempat menangis karena lika-liku perjalanan panjang," kata anggota DPRD RI ini.

Ia bilang, keluarganya sangat bersyukur. Apa yang selama ini digumuli dalam doa bisa terwujud. "Tanpa ada campur Tuhan tidak akan seperti yang kita alami hari ini," kata Hill, sapaannya.

Hillary bilang, ia dan keluarga berterima kasih atas langkah tegas dan bijaksana Mendagri. "Sikap tegas Mendagri yang membela kepentingan masyarakat Talaud yang lebih besar," ujar dia.

Ia bilang, secara pribadi akan mengusulkan Mendagri Tito Karnavian sebagai pahlawan adat Bumi Porodisa. Menurut Hill, menjadi kebanggaan tersendiri bagi Elly Lasut karena dilantik Mendagri.

Setelah ini, kata Hillary, menjadi momentum bagi masyarakat Talaud untuk memulai tahapan baru. "Kalau dulu masyarakat Talaud terpecah, terkotak-kotak, setelah ini jangan lagi. Tidak ada lagi kubu 01, kubu 02 dan lain-lain," ujarnya.

Ia mengajak seluruh masyarakat Talaud bergandeng tangan membangun Kabupaten Kepulauan Talaud yang lebih baik. "Mari kita jadikan Talaud jadi kabupaten yang diberkati, maju dan masyarakatnya sejahtera. Menjadi kebanggaan Indonesia," ujar Hill.

Pelantikan disyukuri kader Partai Nasdem di Sulut. E2L sudah dianggap sebagai bagian dari Nasdem sementara MAP memang kader Nasdem. Victor Mailangkay, Sekretaris DPW Partai Nasdem Sulut menyampaikan terima kasih kepada Mendagri yang sudah menuntaskan satu proses pilkada. Victor punya tiga harapan kepada E2L-MAP usai dilantik. "Pertama Bupati dan Wakil Bupati segera melapor kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah," ujarnya.

Kedua, Victor meminta E2L-MAP segera turun ke masyarakat, sebagai pemimpin daerah menjadi berkat jadi masyarakat. Masyarakat kini punya pemimpin hasil pilkada. "Ketiga, semua dalam suasana persaudaraan dalam membangun daerah Sulut termasuk di dalamnya Kabupaten Talaud," ujarnya.

Hari ke-26 di bulan kedua tahun 2020, menjadi momen bahagia bagi pasangan E2L-MAP. Setelah melalui proses, dinamika yang berliku akhirnya kedua dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud. "Puji Tuhan akhirnya dengan terlaksananya pelatikan kakak Elly dan kaka Mocthar hari ini, mengakhiri polemik yg selama ini terjadi di Kabupaten Talaud," kata Billy Glen Lomban (BGL), Ketua Fraksi Nasdem DPRD Bitung.

Nampak jajaran Fraksi Nasdem DPRD Bitung mengikuti pelantikan. Ada Wakil Ketua Fraksi Indra Ondang dan Anggota Yondris Kansil. Jajaran Nasdem DPRD Sulut, Nick Lomban dan Victor Mailangkay serta dua punggawa Nasdem di DPR RI Felly Runtuwene dan Hillary Lasut.

Menunggu Langkah Nasdem-Golkar

Apakah Elly Engelbert Lasut yang baru saja dilantik sebagai Bupati Kepulauan Talaud pada Rabu (26/2/2020) akan menjadi kekuatan baru bagi Partai Nasdem?

Menurut, Taufik Tumbelaka Pengamat Politik, posisi Elly selama ini cukup unik karena walaupun dianggap bukan kader Partai Nasdem, namun memiliki hubungan emosional yang kental dengan partai itu.

Sang anak, Hillary Brigitta Lasut yang merupakan kader muda andalan Nasdem dan berhasil merebut kursi bergengsi DPR RI. Tidak heran jika dalam Pilkada Gubernur Sulut 2020, Elly diprediksi akan merapat ke Nasdem.

Bahkan tanda ke arah sana sudah mulai terlihat dengan diundangnya Elly untuk ikut seleksi menjadi bakal kandidat gubernur Sulut yang akan diusung Nasdem. Pelantikan Elly sebagai Bupati Talaud memperkuat spekulasi sebelumnya dari sejumlah kalangan bahwa dalam Pilkada Gubernur Sulut akan merapat ke Nasdem.

Diketahui juga selama ini Nasdem selain mengusung Elly dalam Pilkada Bupati Kepulauan Talaud, juga terlihat sangat ngotot memperjuangkan pelantikan Elly ke Kemendagri sebagai pemenang Pilkada Talaud.

Posisi Elly sekarang sebagai Bupati Talaud dan juga salah satu bakal calon yang sementara ini diseleksi. Dan nantinya akan menjadi keputusan DPP Nasdem akan diusung sebagai bakal calon gubernur atau bukan. Kalaupun nantinya tidak diusung, Elly bisa saja menjadi salah satu vote getter atau penarik suara untuk bakal calon yang akan diusung Nasdem.

Jika ini terjadi akan menguntungkan Nasdem karena peran Elly sebagai vote getter telah teruji dengan lolosnya sang anak ke DPR RI. Posisi Elly sebagai Bupati Talaud membuat ia nantinya dapat berkonsentrasi dengan baik untuk berjuang bagi kemenangan calon yang diusung Nasdem.

Permasalahan yang akan dihadapi Nasdem ke depan bukan mudah karena selain akan menghadapi petahana Pilgub 2020, Olly Dondokambey-Steven Kandouw (ODSK), PDIP sebagai pengusung memiliki mesin politik yang lebih solid dibandingkan parpol lain di Sulut.

Nasdem harus mengatasi ketidakkompakan faksi di internal partai. Di sisi lain, Nasdem harus mengantisipasi kekuatan Partai Golkar Sulut yang pasca Munas dan Musda Golkar itu semakin solid.

Yaitu dengan mendukung sang Ketua DPD I Golkar Sulut Christiany Eugenia Paruntu (CEP) atau Tetty Paruntu, menjadi bakal calon gubernur Sulut. Walaupun, sampai saat ini masih harus menyelesaikan pekerjaan rumah menggalang koalisi guna menggenapkan syarat sebagai parpol pengusung bakal calon gubernur.

Peluang pertarungan segitiga parpol terkuat di Sulut yaitu PDIP, Nasdem dan Golkar dalam Pilkada Sulut ini memang sangat mungkin terjadi. Tentunya publik masih akan menunggu langkah politik Nasdem dan Golkar dalam menghadapi PDIP yang jelas sudah memastikan OD-SK sebagai kandidat andalan. 

Talaud Perlu Penanganan Khusus

Elly Engelbert Lasut dan Moktar Parapaga, pasangan yang populer dengan sebutan E2L-MAP resmi memimpin Kabupaten Kepulauan Talaud Rabu (26/2/2020). Elly dan Moktar akan nahkodai Bumi Porodisa hingga tahun 2025.

Perjalanan E2L-MAP menuju kursi bupati dan wakil bupati tidak mudah, penuh liku. Bagaimana perasaan Elly usai dilantik menjadi Bupati Talaud oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Berikut petikan wawancara eksklusif Tribun Manado dengan E2L.

Pak Elly, banyak selamat. Akhirnya Anda dan Pak Moktar bisa dilantik?

Terima kasih. Ini sudah dinantikan sekian lama masyarakat Talaud.

Apa yang Anda rasakan saat ini setelah melalui lika liku polemik pelantikan yang sangat panjang?

Kami cuma berpegang pada kebenaran. Seterjal apapun, kami bisa menapakinya. Ada perbedaan pandangan hukum tapi dalam gelar perkara di Kemendagri, para pakar hukum menyatakan, kami harus dilantik.

Anda kini Bupati Talaud, apa pesan Anda untuk rakyat Kepulauan Talaud?

Mereka menanti sekian lama. Seharusnya sejak tahun lalu. Setelah ini saya ajak semua bergandengan tangan. Saya bupati rakyat Talaud bukan bupati pendukung saya.

Mendagri mengikuti pendapat pakar hukum bahwa Anda harus dilantik meskipun ada perbedaan pandangan hukum oleh Gubernur Sulut. Tanggapannya?

Kami berterima kasih karena Mendagri mengambil langkah tegas. Kami berharap Gubernur (Sulut) menerima.

Sebagai bupati dituntut membangun sinergitas dengan gubernur. Bagaimana menurut Anda?

Gubernur adalah pemimpin kami di Sulut. Kami akan membangun kembali hubungan ini menjadi lebih baik.

Upaya dari membangun kembali hubungan itu seperti apa?

Pak Gubernur mungkin padat agendanya. Saya dan Pak Moktar akan menghadap beliau dan melapor, kami akan minta arahan dan bimbingan.

Tugas Anda sebagai Bupati Talaud, kabupaten paling Utara di Indonesia tidak mudah. Apa yang akan Anda lakukan?

Kami akan fokus membangun Talaud. Apa yang jadi visi misi kami, apa yang kami janjikan demi kesejahteraan masyarakat harus kami wujudkan lewat program-program tepat sasaran.

Apa skala prioritas pembangunan di Kepulauan Talaud? Paling mendesak?

Memang Talaud perlu penanganan khusus karena statusnya kabupaten di daerah perbatasan yang notabene jadi beranda Indonesia. Peningkatan SDM, pendidikan itu penting. Itu sejalan dengan peningkatan fasilitas infrastruktur perhubungan dan layanan publik seperti kesehatan. Kita fokus bangun Talaud. Perlahan-lahan. (Tribun/Vincentius Jyestha/ndo/ryo/crz/ang)