Nasional

Status Indonesia Berubah Menjadi Negara Maju Tetapi Tetap Mendapat Fasilitas GSP

Meski Amerika telah mencabut status Indonesia sebagai negara berkembang, Luhut mengaku kita masih mendapat fasilitas GSP.

Status Indonesia Berubah Menjadi Negara Maju Tetapi Tetap Mendapat Fasilitas GSP
KONTAN
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Amerika Serikat (AS) resmi tidak lagi menyantumkan Indonesia ke dalam daftar negara berkembang.

Hal ini dilakukan setelah US Trade Representative (USTR) memperketat kriteria negara berkembang untuk mendapatkan pengecualian de minimis dan neglilible import volumes untuk pengenaan tarif anti-subsidi atau countervailing duty (CVD) pada 10 Februari 2020 lalu.

Namun Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, perubahan tersebut tidak berhubungan dengan fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) dari AS.

Bahkan, menurut Luhut, perwakilan Indonesia dan Amerika Serikat akan segera bertemu untuk menyelesaikan berbagai detail terkait GSP.

Nantinya, Indonesia akan mendapatkan fasilitas GSP sekitar US$ 2,4 miliar yang akan membuat Indonesia tetap kompetitif.

"Kalau ada isu yang mengaitkan kita tidak lagi dikategorikan negara berkembang, itu dua hal yang berbeda. Itu ada 26 negara yang dikategorikan, ada juga Vietnam dan India. Kalau GSP itu ada deal sendiri lagi. Jadi kalau orang bilang ada strategi licik dan segala macam, itu tidak benar, jangan buruk sangka," ujar Luhut, Selasa (25/2/2020).

Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.

Menurutnya, status Indonesia sebagai negara penerima fasilitas GSP tidak terdampak mengingat perubahan kriteria negara berkembang oleh USTR hanya berlaku dalam aturan pengenaan CVD.

"Dikeluarkannya Indonesia dalam kategori negara berkembang tersebut, artinya daya saing produk Indonesia harus ditingkatkan agar kita terus dapat memenangkan pasar ekspor Indonesia," ujar Agus dalam keterangan tertulis.

Sementara tiga kriteria baru yang diterapkan AS untuk negara berkembang adalah berdasarkan Gross National Income menurut versi Bank Dunia.

Yakni lebih dari USD 12.375 per tahun,  pangsa total perdagangan dunia diatas 0,5% yang sebelumnya 2%, dan negara berkembang yang merupakan anggota Uni Eropa, OECD, dan G-20.

Berdasarkan kriteria tersebut, USTR mengeluarkan daftar negara berkembang dari pengecualian de minimis CVD.

Negara-negara tersebut adalah Argentina, Brasil, India, Indonesia, Malaysia, Thailand dan Vietnam.

Indonesia dikeluarkan dari pengecualian tersebut karena keanggotaan Indonesia dalam G-20 dan memiliki pangsa total perdagangan dunia 0,9%.(*)

Artikel ini telah tayang di KONTAN dengan judul Status Indonesia berubah, Luhut: Kita tetap dapat fasilitas GSP.

Editor: Isvara Savitri
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved