BPK 'Kuliti' KPU Sulut, Temukan 6 Poin Kinerja Perlu Diperbaiki

TRIBUNMANADO.CO.ID - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut melakukan audit kinerja KPU Sulut sebagi penyelenggara Pemilu 2019.

Laporan Hasil Pemeriksaan itu sudah diserahkan BPK ke KPU Sulut.

Karyadi Kepala BPK RI Perwakilan Sulut, kepada tribunmanado. co. id, Kamis (6/2/2020) mengatakan, laporan ini akan diteruskan ke DPR RI.

Adapun 6 poin dimaksud yakni rincian soal kekurangan kinerja KPU.

Pertama, Karyadi mengatakan, BPK menemukan Proses Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih KPU Wilayah Provinsi Sulawesi Utara tidak dilakukan secara tepat waktu.

Kedua, WNI yang memiliki hak pilih berdasarkan Form AC belum seluruhnya masuk dalam daftar pemilih tetap.

Ketiga, perencanaan pengadaan logistik Pemilu tahun 2019 belum berdasarkan kebutuhan.

Keempat, perencanaan distribusi logistik pada KPU wilayah Sulawesi Utara belum mendasarkan pada data yang.

Kelima, pendistribusian logistik Pemilu tidak dilakukan Secara Tepat Waktu.

Pertanggungjawaban keuangan pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

"BPK mengambil simpulan permasalahan-permasalahan di atas tidak segera ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi, maka dapat mempengaruhi efektivitas, efisiensi,
dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu di masa yang akan datang," ujar Karyadi.

Poin pentingnya kata Karyadi, kinerja KPU bukan semua jelek, cuma masih ada lini yang harus diperbaiki.

Ardiles mengatakan, KPU akan menindaklanjuti rekomendasi BPK, dan sekaligus memperbaiki kinerja untuk Pilkada serentak 2020

Memang jadi perhatian KPU, sejak pilkada dimulai, catatan sudah disampaikan pemeriksa.

"Kita tindak lanjut logistik lebih jauh hari, tepat jumlah, tepat waktu, " kata dia.