Berita Mitra

Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin di Ratatotok Dilaporkan ke KPK

Aktivitas Perusahaan Emas Tanpa Izin di kecamatan Ratatotok, Mitra, Sulawesi Utara (Sulut), dilaporkan warga Mitra ke Komisi Pemberantas Korupsi

Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin di Ratatotok Dilaporkan ke KPK
Istimewa
Aktivitas PETI di Ratatotok Dilaporkan ke KPK 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Aktivitas Perusahaan Emas Tanpa Izin di kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Sulawesi Utara (Sulut), dilaporkan warga Mitra ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) baru-baru ini.

Aktivitas PETI tersebut membuat resah masyarakat yang berada di lingkaran wilayah PETI.

Laporan tersebut dikawal oleh LSM Lembaga Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Nasional (Pushuknas) Mohamad Fazly selaku Sekjen bersama Ketua LSM Gemma Mitra Vidi ngantung, di Gedung Merah putih, Kuningan Jakarta pada Jumat (31/1/2020).

Isi laporan yakni mewakili suara masyarakat dengan disertai penolakan PETI, besar harapan bisa diusut tuntas permaiann aktifitas PETI dari perusahaan yang tak mengantongi izin tersebut.

PETI di Buyat Dua Makan Korban, Satu Orang Meninggal Dunia Setelah Terjepit Bongkahan Batu

Mohamad Fazly mengatakan, perusahaan apapun yang tak mengantongi izin harus dihentikan.

"Perusahaan yang tidak memiliki izin apapun itu namanya harus dihentikan, karena dampaknya yakni kerusakan lingkungan dan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat sekitar," pungkas Fazly.

Fazly juga sedang mempersiapkan laporan selanjutnya terkait data yang diberikan masyarakat Ratatotok untuk ditindak lanjuti.

Adanya Virus Corona Merabak di China, Jadi Ajang Tobatnya Pemerintah Lakukan Investasi dengan China

"Akan saya lanjutkan dan laporkan data ini ke Presiden RI, Setneg, Mabes Polri (Kapolri, Irwasum, Propam dan Bareskrim) dan Walhi (Wahana Lingkungan Hidup). Karena PETI itu tidak memilik Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) seperti yang sudah kami laporkan ke Kementerian LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan)," tegasnya.

Ketua LSM Gema Mitra Vidi Ngantung mengungkapkan, kegiatan perusahaan yang diangap ilegal tersebut sebelumnya sudah ‘diwarning’ oleh Bupati Mitra James Sumendap untuk tidak melakukan pertambangan dengan menggunakan alat berat.

Adanya aktivitas pertambangan, tak dilarang oleh pemerintah Mitra. Namun dengan catatan cara kerja mereka harus menggunakan alat tradisional dan tidak menggunakan alat berat. Karena dampak yang nanti akan timbul yakni kerusakan lingkungan dan bisa membahayakan masyarakat sekitar.

Belasan WN China di Manado Tak Ingin Pulang, Berbondong-bondong Perpanjang Izin Tinggal

"Yang kami tahu, Bupati sudah “mewarning” perusahaan-perusahaan ini sebelumnya, namun dengan keterbatasan kewenangan dalam penindakan, kami atas nama masyarakat sekitar tambang Ratatotok langsung ke KPK untuk melaporkan kegiatan perusahaan-perusahaan ilegal ini," ungkap Ngantung.

Ia menambahkan lagi, pihaknya telah mendatangi Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk melanjuti kasus ini.

"Kami juga sudah mendatangi Kementerian ESDM dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, meminta agar secepatnya bergerak dalam menindak lanjuti permasalahan yang merugikan masyarakat," kunci Ngantung. (ano)

Pemprov Sulawesi Utara Dukung Kehadiran Sulut United

Penulis: Giolano Setiay
Editor: David_Kusuma
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved