Profil Ronny Franky Sompie, Dari Lulus AKPOL Hingga Alasan Yasonna Laoly Mencopotnya

TRIBUNMANADO.CO.ID - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly mencopot Dr. Drs. Ronny Franky Sompie, SH, MH dari jabatan Dirjen Imigrasi. 

Pencopotan ini berkaitan dengan kekeliruan data informasi keberadaan Harun Masiku ke Indonesia, buron kasus korupsi penetapan anggota DPR terpilih dari PDI-P.

Lantas bagaimana perjalanan karier Ronny Franky Sompie, hingga ia menjabat sebagai Dirjen Imigrasi? 

Ronny Frangky Sompie memulai karirnya di dunia kepolisian setelah lulus di AKPOL pada tahun 1984.

Awalnya ia adalah perwira staf di PTIK Jakarta (1984-1988). Kemudian pada tahun 1988-1989, menjabat Kanit Crime Squad Polwiltabes Surabaya.

Pria kelahiran Manado pada 17 September 1961 ini pernah menjabat sebagai Kapolsek Pabean Cantikan Surabaya di tahun 1990-1991. Selanjutnya, ia sempat pula berkarier di AKPOL selamat 4 tahun, 1991-1994.

Ronny kemudian berkarier di Ibu Kota dari tahun 1994-1998. Di Ibu Kota ia pernah menjabat sebagai Kanit Vice Control Ditreskrim Polda Metro Jaya, Kasat Reserse Polres Metro Jakarta Barat, dan Wakapolres Metro Jakarta Pusat. 

1998 hingga 1999, Ronny menjabat Kasatreskrim Polwiltabes Bandung. 

Karier Pria asal Desa Sukur, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara ini semakin menanjak saat beliau berkiprah sebagai Kasat Tindak Pidana Tertentu Polda Jatim dan Kasat Tindak Pidana Umum Polda Jatim (2000 – 2002). 

Pada tahun 2002 hingga 2003, Ronny dipercayakan jabatan Kapolres Gresik. Di tahun berikutnya sebagai Kapolres Sidoarjo (2003 – 2005), kemudian Dirserse Narkoba Polda Jatim (2005).

Di tahun 2013, Ronny menduduki jabatan penting di Mabes Polri sebagai Kepala Divisi Humas Mabes Polri.

Sebelum itu, secara berturut-turut, putera dari pasangan Gimon Maxmilian Sompie dan Juliana Unggu Dungus ini dipercayakan menjadi Kabag Kerjasama Luar SDM Polri (2005 – 2006), Dir. Reskrim Polda Sumut (2006 – 2008), Kepala Perpustakaan PTIK (2008 – 2009).

Pada tahun 2009 – 2010 Ronny kembali bertugas di Jawa Timur sebagai Kapolwiltabes Surabaya.

Kemudian menjabat sebagai Karo Ops Polda Metro Jaya selama 5 bulan pada tahun 2010. Kemudian menjabat Karo Kelembagaan selama 4 bulan, Kepala Biro Pengawasan Penyidikan Bareskrim Polri (2010-2013), Kepala Divisi Humas Polri (2013-2015) Kapolda Bali (2015 – 5 bulan)

Selepas dari jabatan Kapolda Bali, di tahun 2015 ia diangkat sebagai Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI.

Pendidikan

– SD (1968)

– SMP (1976)

– SMA (1980)

– S1 Fakultas Hukum Univ Bhayangkara Surabaya (1993)

– S2 Hukum Pidana Univ Bhayangkara Surabaya (2004)

– S3 Hukum Hukum Univ Borobudur Jakarta (2015)

Pendidikan Kedinasan

– AKPOL (1984)

– STIK – PTIK (1988)

– SESPIM POLRI ( 2000 )

– SESPATI POLRI (2007)

Pengalaman Acara Internasional dan Luar Negeri

– Familiritation First Line Officer Police di Brunei Darusalam tahun 1995

– IMOSC di Singapore (2002)

– Seminar Transnational CRIME di Hongkong Tg 2002

– Seminar Narkotika Internasional di Tokyo (2005)

– The Chief Of Police Meeting di Florida yg 2014

– DGICM tahun 2015 di Cambodia

– Bilateral Meeting bersama DIBP cq ABF Tahun 2016 di Canberra

– Tim Delri dipimpin Menkopolhukam untuk bilateral meeting bersama Wakil PM China, Kepala Biro Politik China tahun 2016

– Tim Delri mendampingi Menkopolhukam bersama Menteri Dalam Negeri Australia di Canberra tahun 2016

– Bilateral Meeting bersama ICA Singapore tahun 2016 di Singapore

– DGICM tahun 2016 di Bali ( Host )

– Annual Meeting untuk Border Protection di Singapore tahun 2016

– Seminar ICAO di Canada tahun 2016

– SOMTC tahun 2017 di Philipine

– Tim Delri dalam acara Bali PROCESS tahun 2017 di Bali

– INTERPOL MEETING di Bali tahun 2107

– Bilateral Meeting bersama ICA Singapore tahun 2017 di Surabaya

– DGICM tahun 2017 di Laos

– Bilateral Meeting bersama DGI Korea Selatan di Seoul tahun 2017

– Bilateral meeting bersama Kepada DGI di Ghuangzou

Penghargaan

– Bintang Bhayangkara Nararya

– Bintang Bhayangkara Pratama

– Satya Lencana Karya Bakti

– Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun, 16 tahun dan 24 tahun

– Satya Lencana (bidang pendidikan)

– Satya Lencana Dharma Nusa

Alasan Pencopotan

Ronny Sompie dicopot Yasonna dari jabatan Dirjen Imigrasi dengan alasan memudahkan penyelidikan keterlambatan informasi kepulangan buron kasus korupsi penetapan anggota DPR terpilih dari PDI-P, yakni Harun Masiku.

Yasonna menilai, supaya jangan ada konflik kepentingan.

"Untuk supaya terjadi betul-betul hal yang independen, supaya jangan ada terjadi conflict of interest nanti.

Saya sudah memfungsionalkan Dirjen Imigrasi. Dan Direktur Sisdiknya. Direktur Sistem Informasi Keimigrasian," ujar Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/01/2020).

Yasonna sebelumnya meminta dibentuk tim independen yang memeriksa kasus terlambatnya informasi kepulangan Harun Masiku ke Indonesia.

Tim tersebut nantinya diisi oleh Direktorat Siber Polri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), dan Ombudsman.

Yasonna berharap keempat lembaga tersebut bisa bekerja sama mengungkap penyebab terlambatnya informasi kepulangan

Harun Masiku ke Indonesia saat ia tersangkut kasus suap tersebut.

Yasonna mengatakan, ketika Ronny Sompie tak lagi menjabat Dirjen Imigrasi, maka penyelidikan bisa terlaksana dengan baik.

"Artinya difungsionalkan. Supaya tim independen ini bisa berjalan dengan baik.

Karena saya mau ini betul-betul terbuka dan tim nanti bisa melacak mengapa terjadi delay, mengapa data itu tersimpan di PC bandara terminal 2," lanjut Yasonna.

Yasonna sebelumnya menjelaskan, sistem manajemen informasi keimigrasian terus diperbarui dalam beberapa tahun terakhir.

Ia pun menjelaskan, sistem di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta belum diperbaharui, berbeda dengan Terminal 3 yang sudah diperbaharui sistemnya.

Sehingga, kedatangan Harun Masiku di Terminal 2F itu tidak langsung masuk ke server.

Setelah mengetahui ada kesalahan, pihaknya kemudian mengonfirmasikan kepada Dirjen Imigrasi untuk

mengecek server informasi Terminal 2F yang mengalami keterlambatan.

"Kalau di Terminal 3 kan sudah (ada pembaharuan), maka delay-nya itu yang apa, yang membuat Dirjen mengatakan 'oh belum ada, Pak (Harun Masiku)'. Datanya itu tidak masuk di server," ungkap Yasonna.

Diberitakan sebelumnya, Yasonna menyebut Harun masih berada di luar negeri setelah terbang ke Singapura pada Senin (6/01/2020) lalu.

Namun, pada Rabu (22/01/2020), Dirjen Imigrasi Ronny Sompie akhirnya mengakui bahwa Harun telah tiba di Indonesia pada Selasa (7/01/2020).

Adanya informasi dari Imigrasi muncul anggapan jika Yasonna telah merintangi penyidikan karena memberikan keterangan tidak benar soal keberadaan Harun Masiku.

Puncaknya, ketika Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama sejumlah organisasi lainnya melaporkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (23/01/2020).

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, Yasonna dilaporkan atas dugaan merintangi penyidikan terkait simpang-siur keberadaan Harun Masiku, tersangka kasus suap terkait pergantian antar waktu anggota DPR.

"Hari ini kita bersama koalisi masyarakat sipil lainnya, melaporkan saudara Yasonna Laoly selaku Menteri Hukum dan HAM atas dugaan menghalangi proses hukum atau obstruction of justice," kata Kurnia di Gedung Merah Putih KPK.

 (Tribunmanado.co.id/Gryfid Joysman/ Kompas.com/*)

• Kerajaan King of the King: Seret Nama Prabowo dan Jokowi hingga Klaim Rp 60 Ribu T dari Soekarno