Ferry Liando Kritik Rekrutmen 'Dadakan' Kepala Daerah, Sindir Kantor Parpol 'Berlumut'

TRIBUNMANADO.CO.ID - Jelang Pilkada serentak 2020, Partai Politik (Parpol) ramai-ramai merekrut figur untuk menjadi calon Kepala Daerah.

DR Ferry Daud Liando, Pengamat Politik Sulut menilai, fenomena jelang Pilkada ini, Parpol menggelar rekruitmen dadakan

"Selama ini ngapain aja parpol. Nanti mau Pilkada baru cari calon kepala daerah, " ujar Akademisi Universitas Sam Ratulangi ini ketika menjadi Narasumber di Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ) Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) di Hotel Ibis Manado, belum lama ini.

Harusnya sejak lama disiapkan calon pemimpin, bukan nanti ada Pilkada, baru cari calonnya.

• OJK Terus Berupaya Memberantas Rentenir, Ini Penjelasan Slamet Wibowo

Amatan tribunmanado.co.id, Parpol di Kota Manado termasuk intens menggelar pendaftaran calon kepala daerah.

Di PDIP Manado, ada 14 figur mendaftar untuk diusung.

Partai Gerindra menerima 20 figur dari berbagai kalangan.

Partai Golkar, PAN, dan Demokrat juga membuka pendaftaran, bahkan PSI yang hanya punya 1 kursi DPRD Manado termasuk yang pertama membuka pendaftaran calon.

• Menkes Cek Pasien Diduga Terpapar Virus Corona di RSUP Kandou, Terawan: Dia Rela Diperiksa Terus

"Anggaran parpol kan ada disiapkan pemerintah, dihitung per suara. Dana ini kompensasi negara untuk parpol. Bantuan parpol ini digunakan untuk menyiapkan calon pemimpin, " kata dia.

Parpol menyiapkan dari jauh hari calon pemimpin yang punya kemampuan

"Kemampuan publik speaking misalnya, bagaimana merumuskan kebijakan publik. Tawarkan dikampanye, siapkan orang untuk menjalankan kebijakan itu," ujar dia.

Kalau menang pemilu, orang-orang yang disiapkan ini memperjuangkan kebijakan itu.

• Ini Penjelasan Lion Air soal Interpreter yang Diduga Terpapar Virus Corona dan Dirawat di Manado

"Kalau sekarang ini, Parpol ramai kan kalau ada musda (musyawarah daerah). Sekretariat biasanya berlumut, kosong melompong," kata dia.

Fenomena sekarang, kata Dr Liando, siapa punya uang bisa beli partai

"Saya pernah berbincang dengan salah satu ketua partai. Jadi ketua partai itu tidak gratis. Banyak pintu kalau mau jadi ketua partai, "sebutnya.

Dr Liando mengatakan, jangan heran harus bayar partai untuk jadi kepala daerah, sedangkan jadi ketua partai saja pakai mahar.

• Kanreg XI BKN Manado Gelar Rapat Koordinasi Bahas Ujian CPNS

Ia menilai, UU soal Parpol di Indonesia masih lemah. Harusnya dalam aturan UU dijabarkan, jangka waktu kader parpol hingga bisa diusung sebagai calon kepala daerah

"Kalau sekarang kan pencalonan itu gampang dibeli," kata dia.

Selama jenjang pengkaderan, parpol sudah membina kader membuat kebijakan, perda misalnya.
Khusus bagi calon anggota dewan, parpol menyiapkan kadernya punya kemampuan menguasai 3 fungsi dewan, legislatif, budgeting dan pengawas.

• Rayakan Imlek Bersama Kaesang Pangarep, Felicia Tissue Tampil Memukau Saat Kenakan Cheongsam

"Bayangkan ada anggota dewan 5 tahun di dewan tak pernah bicara, kenapa? Karena tidak dipersiapkan dulu, ngak bisa formulasi perda, mesti bimtek (bimbingan teknis) dulu, habis duit negara," ungkap Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Politik Unsrat ini.

Sebab itu, Dr Liando mengatakan, tidak akan ada persoalan sebenarnya kalau parpol berbenah,

"Parpol berlomba mencalonkan calon terbaik. Siapa pun yang terpilih merupakan produk terbaik," ujarnya (ryo)

• Terkait Virus Corona, Ombudsman Sampaikan Cara Yang Harus Dilakukan Pemerintah Hindari Virus Itu