KPK Dinilai Tidak Netral, Firli Bahuri Bertemu Orang Kuat Jokowi, Rocky Gerung: Tak Wajar Etikanya

TRIBUNMANADO.CO.ID - Kritikan Pengamat Politik Rocky Gerung terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri,

terkait persoalan yang melanda lembaga antirasuah saat ini.

Rocky Gerung mengomentari pertemuan Pimpinan KPK, Firli Bahuri dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor Kemenko Marves, Jakarta Rabu (15/1/2020).

Hal itu disampaikan melalui channel YouTube pribadinya Rocky Gerung Official yang tayang pada Selasa (21/1/2020).

Rocky Gerung menilai hal itu merupakan sesuatu yang tidak layak.

"Wajarkah Pimpinan KPK kemudian dipanggil oleh, menghadap bahasanya, saya tidak tahu tapi media menggunakan katanya menghadap," tanya presenter.

"Mungkin ingin meminta pengamanan soal investasi tapi itu tidak layak secara etika bernegara," jelas Rocky Gerung.

Pasalnya, KPK dinilai sebagai lembaga etik yang seharusnya tidak bertemu dengan Luhut yang merupakan bagian dari lembaga eksekutif.

"Karena KPK itu lembaga yang moralnya itu melampaui eksekutif, melampaui legislatif karena dia lembaga etis."

"Sementara Menko itu kepala Birokrasi saja, memang namanya Menko tapi kan enggak ada portofolio moral, portofolio etis," ucap Rocky Gerung.

Yang menjadi pertanyaan mengapa KPK mau bertemu dengan Menko Marves.

"Jadi software demokrasi ada pada KPK, software demokrasi adalah upaya untuk menghasilkan birokrasi yang bermutu gitu."

"Sementara itu Menko itu hardware alat doang, jadi ngapain alat itu manggil batin, manggil jiwa, KPK itu jiwa itu jadi itu soalnya," tanya Rocky Gerung.

Pengamat Politik menilai, seharusnya pertemuan itu dilakukan secara terbuka.

"Nah itu memperlihatkan kenapa KPK mau itu soalnya kan mustinya paling enggak di tempat netral ada konsultasi kepentingan yang mesti dibuka," kata dia.

Rocky Gerung menduga pertemuan Luhut dengan Firli bisa jadi suruhan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pasalnya, Luhut dianggap sebagai orang dekat presiden dan memiliki pengaruh besar.

"Dan Pak Luhut itu kan terinditifikasi kuat sebagai orang kuatnya Jokowi."

"Jadi orang bisa anggap disuruh Jokowi untuk memanggil KPK dengan pesan-pesan tersamar atau enggak jelas," katanya.

Menurutnya KPK kini sudah bukan lembaga independen mengingat lembaga itu kini memiliki Dewan Pengawas di bawah presiden.

"Bukan lagi kesan memang sudah diresmikan bahwa KPK itu lembaga di bawah presiden, kan Pepresnya begitu."

"Jadi batal bahwa pengertian KPK itu adalah lembaga independen untuk menjaga moral publik. Sekarang dia ada di bawah presiden dan disebut bertanggung jawab pada presiden sebagai kepala negara itu lebih aneh lagi itu," ucap Rocky Gerung

Lihat videonya sejak menit awal:

ICW Kritik Para Pimpinan KPK

Peneliti Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz, mengkritik para Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Donal Fariz mengkritik KPK terkait kasus Politisi PDIP, Harun Masiku yang menjadi buron terkait kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR 2019-2024.

Selain Menkumham. Yasonna Laoly. yang dianggap telah berbohong, Pimpinan KPK juga dianggap demikian terkait keberadaan Harun Masiku.

"Di sisi yang lain, benturan kepentingan tidak berhenti di level anggota PDIP saja dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM."

"Di sisi KPK pun juga demikian, nanti Pak Abdullah bisa bercerita lebih panjang karena Beliau punya riwayat yang panjang di KPK," ungkap Donal Fariz dikutip TribunWow.com dari channel YouTube Talk Show tvOne pada Jumat (24/1/2020).

Menurutnya, pernyataan para Pimpinan KPK tidak jelas.

Apalagi, Pimpinan KPK Firli Bahuri sempat mengatakan bahwa Harun Masiku berada di luar negeri.

Sedangkan, Tempo melaporkan bahwa rekaman CCTV Bandara Soekarno Hatta menujukkan Harun Masiku kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020.

"Apa yang saya lihat pernyataan Pimpinan KPK-pun simpang siur. Ada pimpinan KPK yang sampai menyatakan bahwa dia masih berada di luar negeri."

"Bahkan kita tadi mendengar cuplikan sebentar Ketua KPK Firly meyakini bahwa beliau masih berada di luar negeri padahal sudah berada di Indonesia," jelas Donal Fariz.

Selain masalah keberadaan Harun Masiku, KPK juga dianggap tidak jelas terkait surat penggeledahan Kantor DPP PDIP.

Pimpinan KPK menyebut telah memohon izin penggeledahan pada Dewan Pengawas.

Namun, Dewan Pengawas justru secara tidak langsung mengatakan bahwa KPK belum meminta surat izin penggeledahan.

Yang kedua kesimpangsiuran yang tidak kalah pentingnya adalah pernyataan satu dari beberapa pimpinan KPK yang menyebutkan mereka sudah memberikan permohonan izin penggeledahan Kantor DPP PDIP kepada Dewan Pengawas

"Tapi faktanya kalau kita dengar pernyataan dari anggota Dewan Pengawas implisit mengatakan bahwa surat itu belum pernah datang ke meja mereka."

"Ini yang pertanyaan tumpang tindih," kata Donal Fariz.

Sehingga, Donal Fariz mengibaratkan kasus Harun Masiku seperti ikan di dalam kolam yang kemudian airnya diobok-obok.

Permasalahan yang sederhana namun sengaja diputar-putar agar inti permasalahan dan solusi sulit ditemukan.

"Kalau saya mengatakan, kasus ini kasus sederhana kalau kita analogikan sebuah kolam, kolamnya kelihatan, airnya bersih sesederhana itu."

"Tetapi karena kepentingan tertentu kolamnya diobok-obok sehingga ikannya susah menjadi ditemukan," jelasnya.

Lihat videonya mulai menit ke-4.09:

(TribunWow.com/Mariah Gipty)