Prabowo ''Diserang PKS'', Begini Pembelaan Jokowi, Gerindra: Atas Perintah Presiden

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Meski Prabowo Subianto pernah menjadi calon Presiden yang ikut diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS), namun saat berbeda haluan Ketua Umum Partai Gerindra yang menjabat Menteri Pertahanan menjadi sering dikritik partai besutan Sohibul Iman.

Tak urung mantan seterunya yang telah menjadi Presiden Indonesia, membela Prabowo.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membela Menteri Pertahanan Prabowo yang kerap dikritik sering ke luar negeri saat menjabat sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju.

"Jadi kalau ada yang mempertanyakan, pak Menhan pergi ke sebuah negara, pergi ke sebuah negara, pergi ke sebuah negara, itu adalah dalam rangka diplomasi pertahanan, bukan sekedar jalan-jalan," kata Jokowi saat Rapim Kemenhan, Jakarta, Kamis (23/1/2020).

• Putri Delina Tagih Utang Rp 1,7 Miliar dari Karyawan Lina, Istri Teddy Pinjamkan Uang hingga 10 M

• Polisi Kembali Panggil Teddy Suami Lina, di Tengah Dugaan Pembunuhan Berencana

• Lirik dan Chord Mimpi yang Sempurna - Peterpan, Kunci Dasar G

Menurut Jokowi, jika ada pihak yang mempertanyakan seringnya kunjungan ke luar negeri oleh Prabowo maka orang tersebut belum mengetahui urusan diplomasi sebuah negara di sektor pertahanan.

Ia pun menjelaskan bahwa dalam rangka pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista), perlu melihat secara langsung produk yang akan dibeli agar diketahui kualitasnya secara baik.

"Dalam rangka melihat alutsista yang ingin kita beli, bagus atau tidak bagus, bisa digunakan atau tidak bisa digunakan, semuanya dicek. Itu sudah kita diskusikan dengan pak Menhan, tidak sekali dua kali, banyak nih yang tidak tahu," tutur Jokowi.

Diketahui, sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo sudah melawat ke sejumlah negara, di antaranya Malaysia, Thailand, Turki, China, Filipina, Jepang, Prancia dan Jerman.

Kritik PKS

Belum lama ini Partai Keadilan Sejahtera mengkritik kunjungan kerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke luar negeri.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad juga langsung memberikan responnya.

Dia menegaskan, diplomasi pertahanan yang dilakukan Prabowo dengan negara-negara asing tersebut atas perintah Presiden Joko Widodo. 

"Kunker itu atas perintah Presiden, dalam rapat terbatas (diminta) untuk meninjau meningkatkan hubungan kerja sama pertahanan dengan negara-negara yang dikunjungi," kata Dasco di DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

"Ini sekaligus melihat alat-alat pertahanan. Jadi bukan kehendak Pak Prabowo untuk jalan-jalan," ujar dia.

Dasco pun meminta PKS tidak genit berkomentar.

• Detik-detik Presiden Jokowi Bela Prabowo Akibat Kritik Oposisi ke Menhan yang Kerjanya Jalan-jalan

• 6 Jenis Karbohidrat yang Tak Merusak Diet Keto, Alpukat Hingga Asparagus

• Jurani Rurubua Pertanyakan 5 Unit Incinerator Seharga Rp 11,5 Miliar yang Belum Berfungsi

Ia mengatakan, kepergian Prabowo ke luar negeri tersebut telah melalui keputusan rapat terbatas menteri dan presiden.

"Ya dalam rapat terbatas (diminta Jokowi). Dalam rapat-rapat bidang pertahanan. Satu lagi, (PKS) jangan genit," kata dia.

Pertemuan Menhan Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi di Istana Yogyakarta, Rabu (1/1/2020) (foto: Agus Suparto/IST)
Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritik kunjungan kerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang hingga saat ini tercatat sudah ke tujuh negara.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengingatkan mengenai pesan Presiden Joko Widodo yang sempat menyatakan bahwa kunjungan atau studi ke luar negeri juga bisa dilakukan melalui ponsel.

"Pak Jokowi saat 16 Agustus 2019 lalu mengingatkan agar meminimalkan kunjungan ke luar negeri. Bahkan secara demonstratif beliau menunjukkan via HP-nya, kunjungan luar negeri bisa melalui HP (ponsel).

Dunia sudah terkoneksi," kata Mardani kepada wartawan, Jumat (17/1/2020).

Selain itu, kata dia, kunjungan kerja ke luar negeri mesti memiliki tujuan yang jelas. Mardani berharap ada timbal balik yang setimpal dari kunjungan kerja Prabowo ke tujuh negara itu.

"Kunjungan ke luar negeri monggo saja dilakukan, tetapi mesti dipastikan return on investment-nya jauh lebih baik. Dan semua perlu disampaikan kepada publik secara transparan," ujar dia.

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Malvyandie Haryadi