Ibu Kota Baru
Tunjuk Tiga Tokoh Dunia Sebagai Dewan Pengarah, Jokowi: Negara Tidak Akan Memberi Gaji
Presiden Joko Widodo resmi menunjuk tiga tokoh dunia sebagai dewan pengarah pembentukan ibu kota baru. Apa kaitannya dengan dunia internasional?
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID - Presiden Joko Widodo resmi menunjuk tiga tokoh dunia sebagai dewan pengarah pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.
Meski menjadi dewan pengarah, presiden mengaku bahwa negara tidak akan menggaji mereka.
Ketiga tokoh yang dimaksud, yakni Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed Bin Zayed, Presiden Softbank Masayoshi Son, dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.
Dikutip dari laman Setkab, Sabtu (18/1/2020), Jokowi menegaskan bahwa dalam membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur nantinya, pemerintah akan menggunakan skema investasi dan kerja sama, bukan pinjaman.
“Yang kita tawarkan satu tidak pinjaman. Kedua, tidak ada government guarantee, tidak ada. Jadi semuanya kerja sama,” tegas Jokowi.
Sebaliknya, lanjut Jokowi, penunjukan tiga tokoh dunia itu membawa keuntungan sendiri karena bisa memudahkan pemerintah dalam menjalin kerja sama, seperti dalam hal investasi.
Lebih lanjut, Jokowi menyebutkan bahwa dewan pengarah tersebut merupakan figur-figur yang memiliki reputasi baik di dunia internasional.
“Karena saya melihat beliau-beliau ini, Syekh Mohamad Bin Zayed Al Nahyan, Masayoshi Son, kemudian Tony Blair, ini adalah person-person yang memiliki reputasi yang baik di dunia internasional. Nantinya memang kitalah yang menyelesaikan operasional persoalan-persoalan yang ada di lapangan,” jelas Jokowi.
Selain itu, menurut dia, pemilihan tokoh-tokoh tersebut juga diharapkan bisa membangun kepercayaan dari dunia internasional.
Dengan terbangunnya kepercayaan, sambungnya, maka akan memudahkan bagi Indonesia untuk melakukan berbagai kerja sama.
“Kerja sama KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha), PPP (public private partnership), dan kerja sama yang lainnya yang akan segera kawasan ini bisa segera diselesaikan. Jadi arahnya ke sana,” imbuhnya.
Sementara itu, terkait bentuk pemerintahan ibu kota baru nantinya, Jokowi menyebut kemungkinan besar masih berada di bawah Provinsi Kalimantan Timur.
Namun, lanjutnya, hal tersebut masih bisa berubah dalam pembahasan di DPR.
“Yang paling penting, kemarin saya titip ke Bappenas yang menyiapkan ini, ada fleksibilitas organisasi sehingga ada kecepatan di situ. Artinya, tidak seperti organisasi-organisasi yang sudah ada seperti sekarang ini. Artinya, kota itu adalah wilayah administratif,” paparnya.
Adapun terkait Badan Otoritas Ibu Kota, hingga saat ini Jokowi belum memutuskan siapa yang akan memimpinnya.
