PKS Tuduh Prabowo Jalan-jalan ke Luar Negeri, Gerindra: Jangan Genit
Sufmi Dasco Ahmad memberikan tanggapannya soal kritik Partai Keadilan Sejahtera tentang Kunjungan Prabowo ke Luar Negeri
lihat foto
Demikian Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak.
Prabowo, sebut Dahnil, tidak ingin terkesan keras dan dipersepsikan menggunakan jalur militeristik dalam upaya penyelesaiannya agar hubungan diplomatik jangka panjang dengan China tidak terganggu.
"Kalau pendekatannya militer, itu justru bisa merusak diplomasi kita, justru yang bisa dipersalahkan adalah kita," ujar Dahnil di Kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (16/1/2020).
• Nikita Mirzani Kaget Dengar Nama Asli Kiwil, Langsung Minta Tunjukan KTP
Kegaduhan dalam negeri akibat ketidakpahaman masyarakat mengenai urusan hak berdaulat serta kedaulatan di ZEE Indonesia pun tidak terhindarkan.
Dahnil menegaskan, persoalan di ZEE Indonesia adalah pelanggaran hak berdaulat.
Oleh sebab itu, langkah yang ditempuh berbeda dibandingkan ketika yang dilanggar adalah kedaulatan.
"Nah ini kan cara-caranya kalau hak berdaulat, cara-cara diplomasi dan macam-macam," terang Dahnil.
Meski demikian, Dahnil memastikan, Prabowo tetap tegas soal persoalan tersebut.
Prabowo menyayangkan China yang mengklaim ZEE Indonesia, tepatnya di perairan Natuna.
Apalagi konflik itu terjadi setelah Prabowo berkunjung ke Negeri Tirai Bambu itu pada 15 Desember 2019.
Dahnil juga memastikan, Prabowo tetap intens berkomunikasi dengan pemerintah China, khususnya pada saat kapal nelayan dan Coast Guard China melanggar area ZEE Indonesia.
• Ade Irawan Wafat, Puisi untuk Ahok Kembali Viral: Merajut Maaf dan Kedamaian, Siapa yang Mau Peduli?
Dalam komunikasi itu, Prabowo disebut meminta penyelesaian dengan cara-cara yang baik bagi kedua negara.
"Jadi, klaim China ini tidak elok bagi hubungan diplomasi kita. Nah itu yang disampaikan Pak Prabowo dan Pak Prabowo menyayangkan ya sebenarnya setelah kunjungan beliau ada peristiwa ini," kata dia.
Dalam aspek koordinasi internal, Prabowo juga telah berkoordinasi dengan TNI, Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).
Secara khusus, Prabowo berkomunikasi intens dengan KKP. Ia mendorong KKP membuka akses nelayan Indonesia untuk bisa melaut di Natuna.
