Rencana Pemerintah Cabut Subsidi Gas Melon 3 Kilogram Dinilai Rugikan UKM

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengungkapkan, alasan pihaknya menggandeng Kementerian Sosial untuk pendataan serta penyaluran bantuan subsidi LPG 3 kg.

Ahok berharap atas bantuan dari Kemensos, penyaluran subsidi dapat tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Kami tidak mau lagi ada orang yang tidak tepat sasaran terima bantuan. Harusnya ya keadilan sosial dong, nah itu data kami ingin biar Kemensos yang pimpin," ujar Ahok.

Selain tepat sasaran, Ahok berharap penyaluran melalui Kemensos ini dapat membuat distribusi bantuan lebih teratur.

Ahok yakin data yang dimiliki oleh Kemensos merupakan data yang paling mutakhir.

"Di lapangan, bagi dikasih kupon bisa berantem itu, tapi kalau dengan data terpadu Kemensos bisa tepat sasaran. Nah model-model itu yang ingin kita lakukan," ucap Ahok.

Rugikan UKM

Rencana pemerintah mencabut subsidi gas elpiji 3 kg pada pertengahan tahun 2020, dinilai sebagai sebuah tindakan yang tidak pro kepada UMKM.

Ketua Asosiasi Usaha UMKM Indonesia (Akumindo) M Ikhsan Ingratubun menyebut kebanyakan industri mikro dan kecil masih menggunakan gas 3 kg dalam usahanya untuk mengurangi cost produksi.

"Kebijakan tersebut adalah kebijakan yang tidak berpihak pada UKM," kata Ikhsan.

Ikhsan juga menyebut kebijakan pencabutan subsidi gas 3 kg adalah hal yang antitesis atau berlawanan dengan Undang-undang pemberdayan UKM.

"Jangan sampai di satu sisi dibuat Undang-undang pemberdayaan UKM, tapi di satu sisi ada lagi yang mengambat pemberdayaan itu.

Salah satunya ya pencabutan subsidi gas (3kg)," tegasnya.

Ikhsan menyebut, saat ini pengguna gas 3 kg adalah usaha kecil dan mikro yang jumlahnya 25 juta lebih jenis usaha di Indonesia.

Jika dibatasi, maka dampaknya akan sangat besar pada pengusaha kecil dan mikro tersebut.