Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Kasus PT Asabri

Isu Korupsi di PT ASABRI, Firli Bahuri: Kami Harus Dengarkan Dulu Temuan BPK

Firli Bahuri mengatakan KPK menanti temuan BPK pada isu korupsi di PT Asabri. Pihaknya tidak dapat bertindak tanpa adanya konfirmasi dari BPK.

Editor: Isvara Savitri
Tribunnews.com
Ketua KPK Firli Bahuri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2020). 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firli Bahuri mengatakan pihaknya menunggu temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas isu korupsi yang berada di PT ASABRI

Diperkirakan dalam tubuh PT ASABRI terdapat kasusu korupsi yang nilainya mencapai Rp 10 triliun.

"Terkait dengan temuan ataupun informasi soal ASABRI, kami harus bekerja sama dengan BPK, kami harus dengarkan dulu temuan dari BPK," kata Firli Bahuri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2020).

Firli Bahuri menyebut pihaknya tak bisa melakukan proses penyelidikan dan penyidikan tanpa adanya konfirmasi dari BPK.

"Tentu kita akan bahas dengan BPK. Saya sudah berhubungan dengan pimpinan BPK, untuk tindak lanjut terhadap ASABRI itu," katanya.

Sebelumnya, Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku mendengar ada isu korupsi dalam tubuh PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PT ASABRI) dengan nilai yang diduga lebih dari Rp 10 Triliun.

"Saya mendengar ada isu korupsi di ASABRI yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya, di atas Rp10 triliun," kata Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2020).

Mahfud MD mengatakan akan memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir dalam waktu dekat terkait hal tersebut.

Sementara itu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) angkat tangan dalam menyikapi dugaan korupsi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI).

Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmodjo mengatakan, persolan ASABRI beda dengan Jiwasraya, sehingga tidak bisa diselesaikan secara bisnis.

"Kalau ASABRI kan asuransi sosial. Jadi, ini penyelesaiannya pasti beda dengan Jiwasraya, nanti kita lihat setelah bertemu dengan Menkopolhukam (Mahfud MD)" ujarnya di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Bergulir pembentukan Pansus Asabri

Rapat Paripurna ke-7 DPR RI masa persidangan II tahun 2019-2020 diwarnai interupsi terkait dorongan membentuk panitia khusus (pansus) kasus Jiwasraya hingga Asabri.

Terkait hal itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya akan lebih dahulu menyelesaikan pembentukan pansus Jiwasraya.

"Ya saya pikir satu-satu dulu. Saya pikir ini Jiwasraya, baru nanti kita tuntaskan Asabri. Nanti kita lihat bagaimana kasusnya," ujar Dasco, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved