NEWS

Kader Banteng Terjerat Suap KPU, Puan Maharani: PDIP Solid, Tidak Mengganggu Kinerja Partai

PDI-P tidak akan goyah, meski kini ada kader yang terlibat dugaan suap dengan salah satu komisioner KPU

Kader Banteng Terjerat Suap KPU, Puan Maharani: PDIP Solid, Tidak Mengganggu Kinerja Partai
PDIP
Puan Maharani, Prsiden Jokowi dan Megawati 
TRIBUNMANADO.CO.ID - PDI-P tidak akan goyah, meski kini ada kader yang terlibat dugaan suap dengan salah satu komisioner KPU.
Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPP PDI-P Puan Maharani.

"PDIP solid. PDIP tetap dalam posisinya sebagai partai pemenang pemilu. Kami akan menjalankan semua hal terkait sinergi antara pemerintah dengan parpol," kata Puan di sela acara Rakernas I PDIP di JIEXpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (11/1/2020). 

Puan menambahkan, kasus dugaan suap yang menjerat kader PDI-P Harun Masiku tidak akan mengganggu kinerja partai. 

"Hal terkait dengan oknum dan kasus per kasus tidak akan mempengaruhi gerak langkah PDI-P untuk bisa bersama rakyat," ujar dia.

Dikenal Tajir, Ardi Bakrie Justru Tak Segan Ajak Anak Makan Mi di Warung Makan Sederhana

Selanjutnya, Puan menegaskan PDI-P taat aturan dan mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Ia mengatakan, PDI-P akan menghormati proses hukum KPK.

"Kami menghormati proses hukum yang berjalan dan berlaku. Jadi kami ikuti proses tersebut," kata Puan. 

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Harun Masiku sebagai tersangka setelah operasi tangkap tangan yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Harun diduga menyuap Wahyu agar membantunya menjadi anggota legislatif melalui mekanisme pergantian antarwaktu. 

"Sebagai pihak pemberi HAR (Harun Masiku) dan Sae (Saeful), pihak swasta," ujar Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (9/1/2020).

Kecelakaan di Dekat Multimart Tikala, Bonceng 3 Hilang Kendali Lalu Menabrak Pohon

Menurut Lili, kasus ini bermula saat DPP PDI-P mengajukan Harun menjadi pengganti Nazarudin Kiemas sebagai anggota DPR RI, yang meninggal pada Maret 2019.

Namun, pada 31 Agustus 2019, KPU menggelar rapat pleno dan menetapkan Riezky Aprilia sebagai pengganti Nazarudin.

Wahyu kemudian menyanggupi untuk membantu Harun untuk menjadi anggota DPR terpilih melalui mekanisme PAW.

"WSE (Wahyu) menyanggupi membantu dengan membalas, 'Siap mainkan!'," ujar Lili.
Bantah Dikejar KPK, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: Kebenaran yang Akan Menang
Hasto Kristiyanto angkat bicara soal dirinya tengah dikejar Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan mengaku ada upaya menyudutkan dirinya seolah terlibat kasus dugaan suap penetapan anggota DPR yang menyeret Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan Politikus PDI-P, Harun Masiku.

Dalam kasus ini, Hasto merasa ada yang menggiring opini bahwa ia telah menerima dana haram dan menyalahgunakan kekuasaannya di partai.

"Ada yang mem-framing saya menerima dana, ada yang mem-framing bahwa saya diperlakukan sebagai bentuk-bentuk penggunaan kekuasaan itu secara sembarangan," kata Hasto saat ditemui dalam acara Rakernas dan HUT PDI-P ke-47 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/202).

Menurut Hasto, framing itu terlihat dari narasi yang menyebutkan seolah-olah ada staf kesekjenan PDI-P bernama Doni yang ditangkap KPK dalam kasus ini.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat berada di Wisma Kinasih, Tapos, Depok, Jawa Barat, Jumat (22/11/2019). (Fransiskus Adhiyuda/Tribunnews.com)
Padahal, seharian kemarin, Hasto mengaku sibuk mempersiapkan Rakernas dan HUT PDI-P.

"Saya sejak kemarin mempersiapkan seluruh penyelenggaraan rapat kerja nasional ini," ujar Hasto seperti dikutip dari artikel Kompas.com dengan judul: Hasto Kristiyanto: Ada yang Bentuk Opini Saya Terlibat Kasus Wahyu Setiawan

Untuk menyikapi hal tersebut, sebagaimana disampaikan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Hasto bertindak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan konstitusi.

"Kami diajarkan oleh Bu Megawati Soekarnoputri untuk berpolitik satyameva jayate bahwa pada akhirnya kebenaran yang akan menang," kata dia.

TES KEPRIBADIAN: Dari Bentuk Kepalan Tanganmu, Bisa Ungkap Sifat Tersembunyimu

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan sebagai tersangka kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024.

Wahyu diduga menerima suap dari Politisi PDI-Perjuangan Harun Masiku yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Selain menetapkan Wahyu dan Harun, dalam kasus ini KPK juga menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka, yaitu mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang juga orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina, dan pihak swasta bernama Saeful.

Wahyu dan Agustiani diduga sebagai penerima suap. Sementara itu, Harun dan Saeful disebut sebagai pihak yang memberi suap.

Kasus ini kemudian dikait-kaitkan dengan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.

Pemberian suap diduga untuk memuluskan Harun menjadi anggota DPR melalui mekanisme pergantian antarwaktu.

Harun ingin menggantikan Nazaruddin Kiemas yang meninggal dunia.

Terkait ini, Hasto menandatangani surat permohonan dari PDI-P ke KPU agar Harun menggantikan Nazaruddin.

Bawaslu laporkan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI bakal melaporkan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan kepada Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Bawaslu mengambil sikap demikian karena menilai WS sudah melanggar kode etik sumpah dan janji penyelenggara Pemilu.

"Karena ini menyangkut penyelenggara Pemilu maka ada kode etik. Dalam konteks kode etik penyelenggara, maka Bawaslu akan melaporkan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan kepada DKPP," kata Ketua Bawaslu RI Abhan, di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2020).

Sepuluh Spesies Baru Burung Penyanyi Ditemukan di Pulau Terpencil Indonesia, Letaknya Dekat Sulawesi

Menyusul surat pelaporan WS akan diteruskan ke DKPP pada sore ini,

Bawaslu berharap DKPP tidak menunda proses persidangan supaya WS punya status hukum yang mengikat.

"Kami berharap DKPP segera menyidangkan agar ada penentuan hukum," ujar dia.

Kata Abhan, hukuman paling berat yang bisa dijatuhkan DKPP terhadap WS adalah diberhentikan secara tidak hormat.

"Dalam sidang nantinya, kita lihat. Hukuman paling berat ya diberhentikan tidak terhormat," ujar Abhan.

Kata ICW

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar keterlibatan aktor-aktor lain dalam kasus suap terkait penetapan anggota DPR terpilih periode 2019-2024 yang menyeret Komisioner KPU.

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz mengatakan, KPK harus mengungkap dugaan keterlibatan politisi PDI-Perjuangan lainnya dalam kasus suap yang bertujuan untuk meloloskan caleg PDI-P Harun Masiku ke DPR lewat mekanisme pergantian antarwaktu (PAW) itu.

"ICW mendorong KPK untuk menggali adakah oknum PDI-P yang berperan atau terlibat dalam proses PAW tersebut yang berujung terjadinya praktik suap," kata Donal dalam keterangan tertulis, Jumat (10/1/2020).

Kurnia menuturkan, dugaan keterlibatan politikus PDI-P itu timbul setelah pimpinan KPK yang menyebut ada salah satu pengurus DPP PDI-P memerintahkan advokat bernama Doni mengajukan gugatan uji materi Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara.
Kemudian, KPK juga menyebut PDI-P berkirim surat kepada KPU untuk menetapkan Harun Masiku sebagai pengganti caleg yang meninggal.

Padahal, kata Donal, ketentuan penggantian calon terpilih telah jelas diatur dalam Pasal 426 Ayat 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pasal tersebut menyatakan, calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya.

Dalam hal ini, menurut KPU, yang seharusnya menjadi pengganti adalah Riezky Aprilia berdasarkan UU Pemilu.

Akan tetapi partai justru tetap mendorong Harun Masiku untuk dilantik menggatikan Nazarudin Kiemas.

"Proses ini menunjukkan adanya peran partai untuk turut mendorong proses PAW ini," ujar Kurnia.

ICW pun mendesak PDI-P untuk mendukung dan kooperatif terhadap segala langkah hukum pro-justicia yang dilakukan oleh KPK.
SUBSCRIBE YOUTUBE TRIBUNMANADO OFFICIAL:

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Puan Maharani Yakin PDI-P Tetap Solid Meski Kadernya Terjerat Dugaan Suap KPU

Editor: Rhendi Umar
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved