Yasti Minta Bolmong Dukung ODSK: Ini Target Perolehan Suara Pilgub

Di tempat terpisah, Sekretaris DPC PDIP Kota Bitung Aldo Ratungalo menambahkan, pada pelaksanaan HUT partai dan Rakernas akan dilakukan konsolidasi partai dalam pemenangan setiap kontestasi politik di daerah masing-masing.

"Terkait penentuan atau keputusan siapa kandidat yang akan diusung pada Pilkada Pilwako Kota Bitung pada posisi wakil wali kota, belum dapat dipastikan apakah akan dilakukan pada Rakernas dan HUT partai. Bisa ya bisa tidak tergantung DPP," kata Aldo kepada Tribunmanado.co.id, Selasa (7/1/2020) malam.

Lanjut Ketua DPRD Bitung ini, untuk rencana melakukan fit and propertest (FPT) sesuai Rakernas. Akan ditetapkan dalam pleno DPD untuk jadwalnya.

Utamakan Figur Berpengalaman

Ferry Liando, Pengamat Politik dari Unsrat menilai Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP punya kewenangan besar dalam penetapan pasangan calon kepala daerah. Tentu PDIP punya kriteria internal dalam menentukan bakal calon atau pun pasangan.

Namun demikian sebagai partai yang besar harusnya PDIP tidak hanya mengakomodasi kepentingan internal parpol. Tetapi harus juga mengakomodasi kepentingan publik.
Jika bakal calon yang diusung itu terpilih maka yang bersangkutan tidak hanya menjadi aset parpol tetapi juga menjadi milik publik terutama masyarakat di daerah.

Penting bagi PDIP untuk memperhatikan kearifan lokal dalam menentukan bakal calon maupun pasangannya. Kedua, sebagai partai yang besar PDIP perlu menunjukan keteladanan.

• Penyelidikan Kasus Jiwasraya Masih Terus Belanjut, Kejagung RI Siap Panggil Mantan Menteri BUMN.

Artinya PDIP dalam menetapkan pasangan calon harus mengutamakan figur yang memiliki pengalaman kepemimpinan dan track record yang baik.
Selama ini banyak parpol yang tergoda melakukan tindakan mahar (candidate buying) bagi setiap calon tanpa memperhatikan kapasitasnya. Semoga saja PDIP bukan parpol seperti itu.

Ketiga, PDIP harus memberi contoh sebagai parpol yang berani memerangi tindakan politik uang. Caranya PDIP harus membuat pakta integritas dan kesepakatan dengan masing-masing calon bahwa jika ada calon yang diusung lalu kemudian terbukti melakukan politik uang maka PDIP tidak segan-segan membatalkan dan menarik dukungan terhadap calon itu.

Jika tiga hal ini dilakukan PDIP maka partai banteng moncong putih itu bukan hanya partai besar tetapi juga akan dikenang publik sebagai parpol yang memiliki jasa bagi kualitas demokrasi di Indonesia. (ang/art/crz)