Skandal Jiwasraya, SBY: Salahkan Saja Masa Lalu
Merespons Jokowi yang menyatakan bahwa persoalan Jiwasraya terjadi sejak 10 tahun lalu, SBY minta salahkan saja masa lalu.
Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Sigit Sugiharto
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID - Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) buka suara terkait krisis Jiwasraya.
Kisah itu diutarakan staf pribadi SBY, Ossy Dermawan melalui akun twitternya @ossydermawan, Jumat (27/12).
Ossy mengisahkan, pada Kamis (26/12) SBY menerima sejumlah tamu yang sempat menanyakan perihal kasus Jiwasraya yang mau ditarik mundur ke 2006.
"Dengan tenang SBY menjawab : Kalau di negeri ini tak satupun ada yang mau bertanggung jawab tentang kasus Jiwasraya, ya.. salahkan saja masa lalu," tulis Ossy.
Masih melalui penuturan Ossy, SBY menilai krisis besar yang melanda perusahaan asuransi itu terjadi pada 2 tahun terakhir yakni tahun 2018-2019.
Suami mendiang Ani Yudhoyono ini pun menerangkan, jika tidak ada yang ingin bertanggung jawab, SBY mempersilakan menyalahkan periode sebelumnya.
• Kinerja Buruk, Jiwasraya Kucurkan Rp 13,5 Miliar buat Manchester City
"Yang rakyat ketahui, krisis besar Jiwasraya terjadi 2 tahun terakhir, 2018-2019.
Jika ini pun tak ada yang bertanggung jawab, ya sudah, salahkan saja tahun 2006.
Para pejabat tahun 2006 juga masih ada, mulai dari saya, Wapres JK, Menkeu Sri Mulyani, Menteri BUMN dll.
Tapi, tak perlu mereka harus disalahkan," kata Ossy.
Tak sampai di situ, Ossy melanjutkan SBY juga merespons terkait banyaknya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bermasalah terkait keuangan sampai dugaan penyimpangan kewenangan.
"Saya juga dapat informasi katanya sekarang banyak BUMN (termasuk sejumlah bank) yang bermasalah.
Mulai dari keuangan yang tak sehat, utang yang sangat besar sampai dengan dugaan penyimpangan (melanggar aturan).
Kalau begini, jangan-jangan saya lagi yang disalahkan. Begitu respons SBY," tulis Ossy.
Dugaan korupsi itu kini ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
• Mantan Staf Khusus Presiden Dicekal, Potensi Tersangka Skandal Jiwasraya
Penyidikan awal Kejagung menaksir kerugian negara akibat korupsi sekitar Rp 13,7 triliun.
Kejagung akan memanggil 24 orang terkait untuk dimintai keterangan lanjutan.
Saat ini, Kejagung dan pihak imigrasi telah melakukan pencegahan ke luar negeri selama 6 bulan ke depan,
terhadap 10 orang yang berpotensi menjadi tersangka dikasus tersebut,
termasuk mantan dirut dan direktur keuangannya.
Pihak Istana menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menyalahkan pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, dalam kasus gagal bayar polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
• Erick Thohir Terima Dana Suap 100 Miliar? Kasus Jiwasraya, Ini Pengakuan Mantan Bos Inter Milan
Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Shanti Purwono mengatakan, pernyataan Presiden Jokowi persoalan Jiwasraya sudah terjadi sejak 10 tahun lalu, bukan bermaksud menyalahkan pemerintah saat itu.
"Presiden Jokowi tidak menyalahkan siapa-siapa, beliau hanya menyampaikan fakta bahwa masalah Jiwasraya sudah terjadi sejak lama," tutur Dini.
Menurut Dini, persoalan Jiwasraya merupakan masalah yang cukup kompleks dan membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya.
"Lebih baik kita fokus pada solusi dan langkah-langkah ke depan, dibandingkan membahas siapa menyalahkan siapa, itu tidak ada gunanya," papar Dini.
Dini juga mengatakan, Presiden Jokowi telah memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir
dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengambil langkah yang diperlukan dalam penyelesaian dan perbaikan sistem Jiwasraya ke depan.
"Penegakan hukum juga sudah mulai dijalankan oleh Jaksa Agung. 10 pihak yang diduga terlibat dalam kasus Jiwasraya sudah dicekal.
Jadi solusi bisnis berjalan, penegakan hukum juga berjalan," paparnya.
(Tribun Network/rin/sen/wly)
