Dewan Pengawas KPK
Sosok Syamsuddin Haris, Dewan Pengawas KPK yang Dilantik Jokowi, Mantan Pengurus Pusat AIPI
Syamsuddin Haris, Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dilantik sebagai Dewan Pengawas KPK.
Sejak menjadi peneliti pada Lembaga Research Kebudayaan Nasional (LRKN) LIPI pada 1985, Syamsuddin Haris memfokuskan perhatian, minat dan kajian dalam masalah pemilu, partai politik, parlemen, otonomi daerah, dan demokratisasi di Indonesia.
Beberapa pengalaman di antaranya adalah menjadi Koordinator Penelitian Wawasan Kebangsaan (1990-1995), Koordinator Penelitian Pemilu di Indonesia (1995-1998),
Anggota Tim Penyusun UU Bidang Politik versi LIPI (1999-2000), Koordinator Penelitian Paradigma Baru Hubungan Pusat-Daerah (2000-2001), Ketua Tim Penyusun Revisi UU Otonomi Daerah versi LIPI (2002-2003),
Anggota Tim Ahli Revisi UU Otonomi Daerah Depdagri (2003-2004), Anggota Tim Ahli Penyusun RPP Partai Lokal Aceh (2006), dan terakhir, terlibat sebagai Tim Ahli Pokja Revisi Undang-Undang Bidang Politik yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri (2006-2007), serta Ketua Tim Penyusun Naskah Akademik RUU Bidang Politik versi LIPI (2007).
• Tol Manado-Bitung Dibuka Gratis Hari ini, Wagub Langsung Jajal Pakai Kartu Transaksi Elektronik
5 Anggota Dewan Pengawas KPK
Presiden Joko Widodo (Jokowi) direncanakan melantik Dewan Pengawas Komisi Pemberantasam Korupsi (KPK), Jumat (20/12/2019) siang ini.
Nama-nama yang digadang-gadang jadi anggota Dewan Pengawas KPK tiba pun bersiap dilantik.
Seluruh calon anggota Dewan Pengawas KPK sudah tiba di Istana Kepresidenan, Jumat siang.
Saat tiba di Istana Kepresidenan, kelima orang itu membenarkan akan dilantik sebagai anggota Dewan Pengawas KPK.
Pelantikan akan dimulai pukul 14.30 WIB.
Adapun lima orang anggota Dewan Pengawas KPK pilihan Presiden Joko Widodo ( Jokowi) itu adalah:
1. Artidjo Alkostar - Mantan Hakim Mahkamah Agung
2. Albertina Ho - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang
3. Syamsuddin Haris - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
4. Harjono- Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi