News
Banjir di Jakarta, Jokowi Beri 3 Saran Ini, Begini Reaksi Anies Baswedan: 'Cukup ya'
Banjir yang melanda sejumlah tempat di Jakarta pada Selasa (17/12/2019) lalu menjadi sorotan banyak pihak.
TRIBUNMANADO.CO.ID - Presiden Joko Widodo turut mengomentari banjir dan genangan yang muncul di 19 ruas jalan dan merendam delapan pemukiman warga di ibu kota.
Banjir yang melanda sejumlah tempat di Jakarta pada Selasa (17/12/2019) lalu menjadi sorotan banyak pihak.
Jokowi memberi saran kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk terus melakukan pencegahan banjir dengan pembersihan saluran air, pengerukan waduk, dan pelebaran Sungai Ciliwung.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Anies Baswedan enggan berkomentar.
Ia bungkam saat awak media yang menemuinya di Gudang milik PT Food Station Tjipinang Jaya, Pulo Gadung, Jakarta Timur meminta tanggapannya atas saran Presiden Jokowi itu.
• Profil Albertina Ho, Satu-satunya Wanita di Dewan Pengawas KPK, Srikandi Hukum Ditakuti Koruptor
• Rapat Operasi Lilin 2019, Polres Bakal Dirikan Pos Pelayanan dan Keamanan Natal dan Tahun Baru
"Cukup ya," ucap Anies sambil membuka pintu mobilnya lalu masuk dan meninggalkan awak media, Jumat (20/12/2019).
Sebelumnya, anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta pun turut berkomentar soal usulan mantan Wali Kota Solo itu.
Menurutnya, salah satu saran Jokowi untuk Anies, yaitu pembersihan saluran air dan pengerukan waduk telah dilakukan oleh Pemprov DKI sejak jauh-jauh hari.
"Saran-saran itu sudah dilakukan oleh Pemprov DKI sejak bulan Juni, belum disuruh kita juga sudah mengerjakan," ucapnya, Kamis (19/12/2019).
Sementara itu, terkait dengan pelebaran Sungai Ciliwung atau normalisasi dalam istilah Gubernur Anies Baswedan, Syarif menyebut, hal itu memang menjadi catatan khusus bagi Pemprov DKI.
Pasalnya, normalisasi Sungai Ciliwung belum juga rampung lantaran masih terkendala pembebasan lahan di bantaran kali.
• Petinggi TNI Polri Diterjunkan Pasca Penggembokan Pintu Gerbang Terminal BBM Bitung
• Jokowi Lantik Tumpek Ketua Dewas KPK, Artidjo Alkostra Masuk, Jadi Remote KPK
"Pembebasan tanah warga yang digunakan untuk pelebaran DAS (Daerah Aliran Sungai) Ciliwung kita memang agak macet, itu yang perlu jadi atensi," ujarnya.
"Karena sudah ada loh bagian tanah warga yang digunakan pelebaran sungai tapi belum dibayar," tambahnya menjelaskan.
Untuk mengatasi masalah itu, Syarif mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air (SDA).
"Kita sudah rapat di Banggar (Badan Anggaran) supaya SDA melakukan validasi lagi soal data-data pemilik (tanah) dan segera membayarnya," kata Syarif.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com