DPR Akan Tanya Prabowo soal Kontrak Pengadaan Alutsista

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin akan bertanya soal kontrak pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang disebutkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bermasalah saat rapat dengar pendapat dengan Prabowo.

• Ferry Daud Liando: Target Menang Adalah Impian Semua Parpol Namun Harus Memiliki Tanggung Jawab

"Iya, harus kita tanyakan informasi itu. Ini kan intern pemerintah supaya kami konfirmasi apakah betul bahwa dulu kami menyetujui kontrak-kontrak ini dan sepakat untuk bidang pertahanan ini apa saja? Kontrak itu perlu dipertanyakan," kata TB Hasanuddin setelah mengikuti acara Evaluasi Satu Dekade Transformasi Pertahanan di Indonesia, 2010-2019 di Kampus Paramadina, Palmerah Barat, Jakarta Barat, Senin (16/12/2019). TB Hasanuddin mengaku sudah mendapat informasi sekilas tentang kontrak-kontrak tersebut.

Namun, pihaknya belum mendapatkan informasi detail dan resmi terkait kontrak apa saja yang dimaksud Prabowo tersebut "Saya mendapatkan informasi ada beberapa kontrak yang nanti harus dilihat, disisir, dan ditinjau ulang. Sampai sekarang Komisi I belum mendapat informasi terkait kontrak-kontrak mana saja yang dimaksud oleh Pak Prabowo," ujar dia. Dia mengatakan, kontrak-kontrak tersebut berada di pihak pemerintah sehingga DPR tidak mengetahui detail kontrak tersebut.

Sebelumnya, dilansir dari Kompas.id, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebutkan adanya masalah dalam kontrak lama pengadaan alutsista dengan pihak luar negeri. Hal tersebut membuat anggaran untuk belanja alutsista menjadi tinggi sehingga negosisasi ulang kontrak harus ditempuh. ”Ada masalah dengan kontrak lama dengan luar negeri dan Presiden menilai, anggaran untuk alutsista terlalu mahal.

• Bupati Bolsel Selaraskan Program Nasional dan Daerah

Oleh karena itu, kami diperintahkan melakukan negosiasi kembali oleh Presiden,” katanya seusai bertemu dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Meski demikian, Prabowo tidak menyebutkan kontrak bermasalah yang dimaksudnya. Dia hanya menyebutkan, pendataan dan pengkajian atas kontrak-kontrak alutsista yang dibuat selama ini belum tuntas.

Gubernur Lemhannas Ingatkan Ini ke Prabowo

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen (Purn) Agus Widjojo menuturkan bahwa keterbatasan anggaran pertahanan akan selalu menjadi persoalan yang dihadapi oleh setiap negara, termasuk Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Agus seusai berbicara dalam diskusi bertajuk "Evaluasi Satu Dekade Transformasi Pertahanan di Indonesia 2010-2019" di Kampus Paramadina, Palmerah Barat, Jakarta Barat, Senin (16/12/2019).

"Kita akan selalu dihadapi keterbatasan anggaran, tapi itu tidak hanya di Indonesia, karena negara sebesar Amerika pun semakin dia tahu sumber dayanya besar, semakin besar keinginan yang ingin dicapai," ujar Agus.

Agus pun mengingatkan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bahwa aspek perencanaan, program, dan anggaran pertahanan selalu berhadapan dengan beberapa hal.

Beberapa hal itu antara lain keinginan, kebutuhan, hingga keterbatasan anggaran itu sendiri. "Ini yang harus dihadapi Menteri Pertahanan dalam bentuk kompetensi dan kepiawaian menyusun perancanaan jangka panjang yang memang didasarkan dan membumi pada kenyataan keterbatasan anggaran," kata dia.

Di sisi lain, Agus mengapresiasi langkah Prabowo yang beberapa waktu belakangan kerap bertemu dengan beberapa Menteri Pertahanan dari negara lain. Menurut dia, hal tersebut merupakan langkah awal yang baik bagi pelaksanaan fungsi diplomasi pertahanan.

"Sehingga, dalam melihat fungsi pertahanan yang berlaku bagi kawasan, bisa bangun platform dan pandangan yang sama sehingga mempermudah kerja sama," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pemerintah akan menaikkan anggaran pertahanan menjadi Rp 131 triliun pada 2020. Sementara berdasarkan buku APBN 2020, anggaran Kementerian Pertahanan akan mencapai Rp 127,4 triliun pada 2020, lebih besar dibandingkan 2019 yang hanya Rp 109,6 triliun.

"Alokasi anggaran pertahanan tahun 2019 sebesar Rp 121 triliun akan dinaikkan menjadi lebih dari Rp 131 triliun tahun 2020," ujar Jokowi dalam peringatan HUT ke-74 TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (5/10/2019).

• Alfons Kimbal: Sangat Logis Jika PDIP Target Menang Mutlak Mengusung Olly Dondokambey

Bahas Alutsista hingga Penyanderaan WNI

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Mahfud MD, Jumat (13/12/2019) siang, menerima kunjungan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Kantor Kemenko Polhukam. Dalam pertemuan tersebut, sedikitnya terdapat tiga poin yang dibahas oleh Mahfud dan Prabowo.

"Saya baru saja menghadap Pak Menko Polhukam. Tentunya saya minta petunjuk. Ada beberapa masalah saya juga laporkan," ujar Prabowo usai bertemu Mahfud. Dia mengungkapkan, pada pekan depan akan mengundang Mahfud untuk hadir di Kemenhan.

Tujuannya, membahas persoalan pertahanan yang sedang dihadapi Indonesia. "Mengundang beliau kesempatan pertama untuk ke Kemenhan dan kita akan paparan lebih rinci kondisi yang ada. Tadi sepintas saya sudah lapor ke beliau. (Ada) masalah-masalah pokok yang kita hadapi ya Pak, yang penting penting saja," papar Prabowo.

Dia mencontohkan, ada persoalan alutsista dianggap terlalu mahal. Alutsista itu, kata Prabowo, merupakan kontrak lama di luar negeri. Sebagaimana perintah Presiden Joko Widodo, program itu sedang ditinjau kembali. "Kita sedang me-review, mengkaji. Kita diperintah menegosiasikan kembali oleh Papak Presiden.

Ya kita kan pelaksana, jadi ya kita harus pandai-pandai untuk menjaga kepentingan nasional," tegas Prabowo. Masalah lain yang dibahas, yakni ada tiga nelayan asal Indonesia yang saat ini menjadi sandera oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Ketiga WNI tersebut hingga saat ini belum dibebaskan. "Jadi ya kita akan membahas nanti," tambah Prabowo.

Indonesia Terlena dengan Impor Alutsista

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menilai Indonesia terlalu terlena dengan impor Alat Utama Sistem Pertahanan ( Alutsista) dan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam). Hal itu disampaikan Prabowo dalam keterangan tertulis saat membuka pameran industri Alpalhankam dalam negeri di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (3/12/2019).

"Alpalhankam sebagai hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Selama ini Indonesia mengandalkan impor dari luar, yang membuat terlena dan tanpa disadari hanya menjadi pasar produk asing," kata Prabowo.

Karenanya, Prabowo meminta pengadaan Alpalhankam harus memprioritaskan produk dalam negeri. Ia mengatakan, pengadaan Alpalhankam luar negeri hanya boleh dilakukan apabila industri dalam negeri belum mampu memproduksi.

Hal itupun harus disertai pengimbangan dan transfer teknologi yang diberikan kepada BUMN dan swasta dalam negeri secara adil. Mantan Komandan Jenderal Kopassus itu juga meminta TNI dan jajarannya menjadi pelopor dalam penggunaan produk dalam negeri.

Semboyan NKRI harga mati harus diimplementasikan dalam wujud kecintaan kepada produk Alpalhankam dalam negeri Ia menambahkan, industri Alutsista dan Alpalhankam dalam negeri harus dibela dengan cara menggunakannya supaya lambat laun kualitasnya sama dengan produk asing.

"Dan Wamenhan (Wakil Menteri Pertahana) ditugasi untuk mengawasi pelaksanaan atas Kebijakan Menhan ini," tutur Prabowo. Pameran ini diikuti oleh industri Alpalhankam swasta dalam negeri yang berada di bawah Perkumpulan Industri Alpalhankam Swasta Nasional (Pinhantanas).

Pameran industri Alpalhankam menampilkan beragam jenis produk Alpalhankam hasil karya anak bangsa yang bertujuan membangun kepercayaan bahwa industri dalam negeri memiliki kemampuan untuk menyediakan kebutuhan penggunanya. (tribun/kps)