Guntur Romli: Anies Baswedan Gubernur Diskotek
Guntur Romli menyebut Anies Baswedan sebagai gubernur diskotek, menyusul penghargaan Anies kepada diskotek Colosseum.
Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Sigit Sugiharto
lihat foto
Pemenang dinilai telah berkontribusi dalam mempromosikan pariwisata Jakarta, baik kepada wisatawan domestik maupun mancanegara.
"Penghargaan Adikarya Wisata itu ada 31 kategori bukan cuma itu, salah satunya diskotek, dari 31 (kategori) diskotek itu yang menang Colosseum," ujar Alberto di Balairung, Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2019), seperti dikutip Kompas.com.
Dia pun menjelaskan sejumlah faktor yang menjadikan Diskotek Colosseum keluar sebagai pemenang kategori kelab dan diskotek.
"Ada 3 faktor yang diatur dedikasinya, kinerja perusahaan, lalu kontribusi terhadap pariwisata Jakarta ada tim yang itu semua," kata dia.
Alberto melanjutkan, usaha hiburan malam diskotek termasuk bagian pariwisata yang diatur oleh UU sehingga keberadaannya legal selama tidak melanggar aturan.
"Diskotek kan enggak dilarang. (Pengawasan) Kalau dalam peraturan perundangan kita Pergub 18 tahun 2018, kalau tiga hal yang dilanggar narkotika, perjudian sama prostitusi itu kita rekomendasikan untuk dicopot izin," tegasnya.
Sementara itu., Djakarta Warehouse Project atau DWP merupakan festival musik tahunan bergenre electronic dance music (EDM) yang digelar di DKI Jakarta.
Tahun ini, DWP berlangsung pada 15 hingga 16 Desember, di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.
Rencana digelarnya acara ini menuai pro dan kontra. Di satu sisi, acara ini telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata DKI Jakarta.
Di sisi lain, penyelenggaraan acara ini ditolak oleh beberapa organisasi masyarakat. Bang Japar, Front Pembela Islam (FPI) Kemayoran, bersama sejumlah ormas, elemen masyarakat, dan Aliansi Masyarakat Kemayoran bersatu menolak penyelenggaraan DWP.
Alasannya, gelaran musik tahunan itu dianggap sarat dengan kebudayaan Barat dan dapat merusak moral bangsa.
Namun, Sandiaga Uno saat menjabat Wagub DKI menyatakan bahwa acara DWP, selain menghibur juga membuka lapangan kerja bagi warga DKI.
Plt Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Alberto Ali menyebut saat pelaksanaan DWP pada 2017 DKI mendapatkan penghasilan dari pajak Rp 10 miliar.
Seperti terjadi Rabu (11/12/2019) dan Kamis (11/12/2019), sejumlah pengunjuk rasa mendatangi Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Mereka meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin penyelenggaraan acara tahunan itu.
Pada hari Rabu (11/12/2019), sejumlah orang yang mengatasnamakan Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo) berunjuk rasa.
