Begini Tuduhan Keji Rocky Gerung ke Erick Thohir, Tolak Rudiantara di PLN, Susi dan Jonan?

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Masuknya beberapa nama mantan menteri periode pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kandidat Direktur Utama di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disindir pengamat politik Rocky Gerung.

Gilanya, Rocky Gerung berani menuding dengan tuduhan kejam dan keji; bahwa Erik Thohir hanya memberikan sogokan baru kepada beberapa mantan menteri itu.

Kabar yang mencuat Rudiantara yang merupakan mantan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) akan menjadi Direktur Utama PT PLN, sedangkan Ignasius Jonan dan Susi Pudjiastuti berpeluang menempati jabatan direksi di PT Garuda Indonesia dan PT Pelindo.

Menteri BUMN Erick Thohir banyak tunjuk mantan menteri untuk jadi dirut BUMN, dikomentari Rocky Gerung cuma sogokan baru agar tak sakit hati.

• Jelang Akhir Tahun, Bupati Sehan Landjar Rolling 282 Pejabat

• Moncong Dua Pesawat Garuda Indonesia Nyaris Tabrakan, Sudah Saling Berhadapan

• Tak Hadiri Sidang Suami, Barbie Kumalasari Malah Hadir di Sidang Kasus Kriss Hatta, Jadi Sorotan!

Komentar Rocky Gerung lagi-lagi mendapat perhatian dari masyarakat.

Seperti yang diketahui, Rocky Gerung adalah seorang aktivis dan akademisi.

Rocky Gerung terkenal dengan komentar-komentar dan pendapatnya yang tajam.

Dirinya dikenal sangat aktif dalam mengkritisi kebijakan pemerintah di berbagai kesempatan.

Yang menjadi perhatian adalah komentar Rocky Gerung sering menggunakan kata yang sedikit kasar.
Tidak heran jika komentar Rocky Gerung itu mengundang pro dan kontra.

Misalnya istilah 'dungu' hingga 'layu sebelum berkembang' yang menjadi viral.

Kini, pembicaraan Rocky Gerung kembali menjadi bahan perbincangan.

Rocky Gerung mengungkapkan pendapatnya mengenai Erick Thohir.

Apa itu?

Rocky Gerung menanggapi sinis soal adanya mantan menteri yang akan menjabat jadi Dirut di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Jika dirinya ada di posisi itu, menurut Rocky Gerung, ia akan bersedia bukan untuk memimpin, tapi untuk membubarkan BUMN.