Jokowi Dukung Nadiem Hapus UN per 2021, UN Diganti Asesmen Kompetensi dan Survei Karakter

Menurut Nadiem, pertanyaan itu terkait dengan perubahan sistem Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) yang digagas olehnya.

Nadiem mengaku memiliki dua jawaban untuk pertanyaan itu.

"Kritik utama penghapusan USBN itu pasti sama semuanya. Kritik utamanya adalah guru belum punya kompetensi untuk melakukan itu, kepala sekolah belum punya kompetensi, saya menjawab kritik itu dengan dua komen," tutur Nadiem.

Nadiem meminta agar pihak yang mengkritik tidak meremehkan kemampuan dari guru.

"Komen pertama, mohon jangan pernah meremehkan guru. Banyak sekali sebenarnya guru-guru yang lebih tahu dari saya bahwa hal seperti soal pilihan ganda

yang bersifat standar nasional tuh sebenarnya bukan mengetes kompetensi yang diinginkan," tutur Nadiem.

Selanjutnya, Nadiem menyebut setiap guru dalam mengajar harus selalu diawali dengan proses refleksi.

Proses tersebut tidak memandang kompetensi guru yang rendah atau tinggi.

"Komen saya yang kedua, mau kompetensi tinggi atau kompetensi rendah dari seorang guru harus melewati dalam mengintepretasi standar nasional.

Dan menjadikannya penilaian untuk sekolahnya dia adalah suatu langkah yang harus dijalani semua guru," tegas Nadiem.

Didukung Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua pihak mendukung keputusan Mendikbud Nadiem Makarim yang resmi menghapus UN pada 2021.

"Sudah diputuskan oleh Mendikbud bahwa UN mulai 2021 sudah dihapus. Artinya tidak ada UN lagi tahun 2021 akan diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter," ucap Jokowi.

"Artinya yang diasesmen adalah ‎sekolah dan guru. Dari situ bisa dijadikan evaluasi, pendidikan kita sampai level mana. Saya kita kita mendukung apa yang sudah diputuskan Mendikbud," ujar Jokowi lagi.

Jokowi melanjutkan, mau tidak mau setiap sekolah akan ada angkanya.

Untuk sekolah yang angkanya di bawah grade tentu saja harus diperbaiki dan diinjeksi sehingga bisa naik level.