SBY Singgung Jokowi Soal Pengangguran Tinggi, Minta Kartu Pra Kerja Bebas Kepentingan Politik

TRIBUNMANADO.CO.ID - Mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan pidato Politik refleksi akhir tahun di Jakarta Convention Center, Jakarta, pada Rabu, (11/12/2019).

Dalam pidatonya tersebut, SBY menyarankan kepada pemerintah Jokowi untuk belajar dari pengalaman peristiwa Arab Spring 2011 lalu.

Alasannya menurut SBY presentase lulusan SMA, SMK, dan Perguruan Tinggi yang menganggur cukup tinggi.

Bila tidak diantisipasi, hal tersebut akan memicu gejolak sosial.

"Kita belajar dari pengalaman Arab Spring di tahun 2011 dulu juga terjadinya gerakan protes sosial di 30 negara tahun. Ini penyebab utamanya antara lain adalah kesulitan ekonomi dan banyaknya pengangguran," kata SBY.

Jokowi menurut SBY telah mencoba menangani masalah tersebut dengan program kartu pra kerja. Namun menurutnya pemerintah Jokowi harus mengeluarkan kebijakan yang lebih agresif.

"​Demokrat juga menyambut baik program Kartu Pra Kerja yang ada dalam APBN 2020. Ini sebuah inisiatif yang baik," katanya.

• Putra Sulung Jokowi, Gibran Bakal Daftar Calon Pilwakot Solo 2020 di Tanggal Ini

SBY mengingatkan pemerintah Jokowi agar menjalankan kartu pra kerja dengan baik dan transparan. Karena dana yang dikucurkan cukup besar yakni mencapai Rp 10 triliun untuk 2 juta peserta. Jangan sampai menurutnya program tersebut justru menimbulkan masalah baru.

"Diharapkan ( Kartu Pra Kerja) tidak salah sasaran, dan bebas dari kepentingan politik pihak manapun," pungkasnya.

Jokowi 'Koleksi' 73 Pelanggaran HAM Selama Memimpin, Alami Kriminalisasi & Sulit Akses Keadilan

73 kasus pelanggaran terhadap aktivis HAM tercatat selama periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Informasi tersebut dibeber langsung oleh Peneliti bidang HAM dan Perdamaian Setara Institute Selma Theofany.

"Pelanggaran dalam bentuk intimidasi, penyerangan dan aksi kekerasan langsung lainnya. Pelanggaran ini banyak dialami oleh para aktivis HAM yang bergerak di bidang perlindungan hak masyarakat sipil, ekonomi, sosial dan budaya," ujar Selma di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2019).
Selain itu, lanjut dia, aktivis HAM pada periode ini rentan mengalami kriminalisasi dan sulit mengakses keadilan atas kekerasan yang mereka alami.

"Di sisi lain, perempuan pembela HAM menghadapi kekerasan berlapis di dalam pergerakannya di tengah masyarakat yang patriarkis," ungkap Selma.

Contoh kekerasan yang dialami peremuan aktivis HAM yakni adanya intimidasi dengan dasar identitas sebagai perempuan yang inferior hingga kekerasan seksual.

Lebih lanjut, Selma juga mengungkapkan, sejumlah peristiwa pelanggaran terhadap para aktivis HAM yang menjadi sorotan publik di era Jokowi.