Oposisi Beraksi, PKS Kritik Presiden Jokowi: Bapak Punya Utang Mata, Sudah 2 Tahun Lebih Tidak Jelas

TRIBUNMANADO.CO.ID - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid meminta presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi.

Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, Muhammad Kholid sekaligus memberikan kritik kepada pemerintah terkait penyelesaian kasus korupsi.

Bahkan, ia menyinggung kasus yang sampai saat ini belum terselesaikan, di mana dialami oleh penyidik senior KPK, Novel Baswedan.

"Pak Jokowi utang mata Saudara Novel Baswedan. Sudah 2,5 tahun lebih kasus Novel Baswedan tidak jelas penyelesaiannya," ujar Khalid dalam siaran persnya, Senin, (9/12/2019).

Dengan kekuasaan yang dimilikinya, Menurut Kholid, Presiden Jokowi harus bisa mengungkap siapa dalang di balik penyiraman air keras tersebut.

Karena selama ini upaya yang dilakukan aparat penegak hukum cenderung stagnan.

Selain itu dalam peringatan hari anti korupsi, presiden harus mendengarkan kehendak rakyat yang menginginkan diterbitkannya Perppu KPK, sebagai imbas dari revisi UU KPK yang di isinya cenderung melamahkan upaya pemberantasan korupsi.

"Presiden Jokowi jika berkomitmen dengan agenda pemberantasan korupsi seharusnya berkenan mendengarkan aduan suara masyarakat sipil yang menginginkan dikembalikannya kewenangan KPK seperti sebelum direvisi, "pungkasnya.

Kontras minta Jokowi evaluasi Polri

Sekretaris Jenderal Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Andy Irfan, meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi penanganan kasus penyiraman air keras kepada penyidik KPK, Novel Baswedan.

Penanganan kasus penyiraman air keras kepada penyidik KPK, Novel Baswedan, masih berada di bawah instansi Polri.

"Dalam kasus Novel, apabila presiden mempunyai keseriusan menuntaskan kasus Novel, maka seharusnya berani mengevaluasi secara terbuka atas gagalnya Kepolisian menangani perkara ini," kata Andy saat dihubungi, Minggu (8/12/2019).

Dia meragukan Kapolri Jenderal Idham Azis bekerja secara imparsial menangani perkara ini.

Sebagai catatan, kata dia, selama penanganan perkara ini yang sudah berlangsung hampir 3 tahun, Kepolisian telah membentuk tiga kali team khusus.

Menurut dia, Kapolri Jenderal Idham Azis telah terlibat di dalam penanganan perkara.

"Banyaknya sumberdaya yang dikerahkan oleh kepolisian dan lamanya waktu yang telah dihabiskan, sama sekali tidak linear dengan hasil kerja yang ada," kata dia.

Selain itu, dia menilai, publik juga tidak mendapatkan informasi yang akuntabel dari hasil-hasil kerja Kepolisian.

Untuk diketahui, pada Senin (9/12/2019) ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meminta laporan Kapolri Jenderal Idham Azis terkait perkembangan dari kasus teror yang menimpa penyidik senior KPK Novel Baswedan.

• Kapolri Sakit Kepala Ungkap Kasus Novel Baswedan, Jokowi Tagih Pekan Depan, Beber Kesulitan

Novel Baswedan Minta Presiden Jokowi Bertindak

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan Novel pun mendesak Presiden Joko Widodo segera bertindak mengungkap pelaku penyiraman air keras.

Novel juga meminta meminta Jokowi membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus air keras.

Seperti dilansir CNN, Menurutnya, Polri tak akan mau mengungkap kasus penyiraman air keras kepada dirinya, pada 11 April 2017. Hampir 16 bulan berlalu, sampai hari ini pelaku penyiraman air keras itu tak kunjung terungkap.

"Sejak awal saya sampaikan bahwa polisi tidak mau untuk mengungkap ini. Saya tegaskan lagi, polisi tidak mau mengungkap ini," kata Novel di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/7).

Pemintaan agar segera dibentuk TGPF bukan baru kali ini diminta, sebelumnya pernah dilontarkan oleh Novel maupun pelbagai organisasi masyarakat.

"Saya meminta kepada atasannya polisi (Presiden Joko Widodo) untuk mengungkap ini," ujarnya.

Pria itu mengaku tak akan berhenti bersuara menuntut agar pelaku penyiraman air keras segera diungkap. Ia menyatakan siap menanggung risiko apapun lantaran terus bersuara agar pelaku penyerangannya bisa terungkap dan diadili. (*)

• 5 Prestasi Listyo Sigit Prabowo, Tangkap Warga Perusak Mapolsek & Masuk Tim Gabungan Novel Baswedan

Isu Keterlibatan Sederet Jenderal 

 Anggota tim kuasa hukum penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, Alghifari Aqsa mengatakan akan mengungkap nama-nama jenderal yang terlibat dalam kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan.

Ia mengatakan, nama-nama jenderal polisi tersebut muncul dalam laporan investigasi final yang dilakukan masyarakat sipil.

Namun, sebelum mengungkapkannya ke publik, Alghifari mengatakan, tim kuasa hukum Novel menunggu KPK memproses laporan dugaan obstruction of justice (perintangan penyidikan) terkait kasus penyiraman air keras terhadap Novel.

Ia mengatakan, sejumlah pihak dari koalisi masyarakat sipil, tim kuasa hukum, sampai istri Novel yakni Rina Emilda.

Hal itu diungkapkan Alghifari saat konferensi pers di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta pada Selasa (12/3/2019).

"Jika KPK bersedia mengungkap kasus Novel Baswedan dengan track Obstruction of Justice kita akan buka semua laporan final dari investigasi versi masyarakat sipil, tentunya dengan berbagai macam keterbatasan. Tapi ada nama-nama Jenderal, tidak hanya satu jenderal, tapi lebih dari satu jenderal yang kita cantumkan, yang kita temukan dalam investigasi," kata Alghifari.

Ia menilai, KPK bisa mengungkap kasus penyerangan terhadap Novel dengan memproses laporan dugaan printangan penyidikan tersebut.

"Memang KPK tidak punya tools untuk menekan Presiden atau pun menekan Kepolisian. Tapi KPK punya tools untuk mengungkap kasus Novel Baswedan. Lewat obstruction of justice," kata Alghif.

• Kapolri Bandingkan Kasus Novel Baswedan dengan Kasus Perampokan Pulomas dan Mahasiswa UI

Tonton juga:

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Peringati Hari Anti Korupsi Sedunia, PKS Sebut Jokowi 'Utang Mata' Novel Baswedan,https://www.tribunnews.com/nasional/2019/12/09/peringati-hari-anti-korupsi-sedunia-pks-sebut-jokowi-utang-mata-novel-baswedan?page=all