Hendropriyono dan Fadli Zon Berbeda Pandangan soal SKT FPI, Negara Jangan Tunduk ke Intoleran

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA – Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Prof Dr AM Hendropriyono berbeda pandangan dengan anggota Komisi I DPR RI, Fadli Zon terkait perlakuan terhadap Front Pembela Islam (FPI) yang meminta pemerintah segera mengeluarkan perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Jenderal (Purn) TNI, Prof Dr AM Hendropriyono menyatakan tidak sepakat dengan tendensi kebijakan pemerintah yang melunak terhadap FPI.

“Jangan sampai gara gara takut pada FPI yang jumlahnya Cuma 200 ribu, pemerintah malah mengorbankan rakyat yang jumlahnya 267 juta,” ujar mantan Ketua Umum PKPI ini.

Hendropriyono menambahkan bahwa tidak ada jaminan bahwa jika pemerintah merangkul FPI lalu FPI bisa berlaku sesuai dengan koridor yang ditentukan pemerintah.

“Kartosuwiryo yang sangat besar saja kita berhasil tumpas, masa sama FPI yang kecil kita malah tunduk?”, paparnya. “Jangan sampai manuver politik pemerintah justru membuat gembos semua alternative strategi menghadapi kaum intoleran ini,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Charta Politika Yunarto Wijaya menanggapi pernyataan Fadli Zon soal polemik Surat Keterangan Terdaftar ( SKT ) Front Pembela Islam (FPI).

Yunarto Wijaya balik bertanya soal SKT FPI yang baru dipermasalahkan di pemerintahan Jokowi.

Menurut Yunarto Wijaya, yang harusnya jadi pertanyaan yakni kenapa rezim sebelumnya tidak pernah membahas permasalah tersebut.

Dilansir dari Youtube Indonesia Lawyers Club Rabu (4/12/2019), menurut Fadli Zon polemik SKT FPI bukanlah persoalan yuridis.

"Ini persoalan politik dan tafsir dari para pengambil keputusan atau yang sedang berkuasa terhadap ormas," tuturnya saat hadir di acara Indonesia Lawyer Club (ILC) Tv One, Selasa (3/12/2019).

Dalam acara yang dipandu oleh Karni Ilyas tersebut, Mantan Wakil Ketua DPR tersebut menambahkan persoalan politik tersebut tidak bisa dilepaskan dari situasi politik karena ormas FPI kebetulan bertentangan atau berbeda pendapat dengan pemerintah.

"Sikap politik berbeda beberapa tahun belakangan ini. Sebelumnya selalu mendukung pemerintah," jelasnya.

Fadli Zon kembali menambahkan, ia yakin FPI setia terhadap bangsa dan negara, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945.

"Tadi sudah dijelaskan, tidak ada lagi kewajiban untuk mencantumkan azas itu berdasarkan hukum. Jadi sunnah saja," tutur Fadli Zon.

Kemudian Fadli Zon juga menyorot kenapa perpanjangan SKT pada FPI ini baru dipermasalahkan pada rezim ini.