NEWS

Rusunami DP Rp 0 Anies Baswedan Dikritik PDIP, Gerindra, PKS, Demokrat: Masyarakat Mengeluh

Program rumah susun sederhana milik ( rusunami) Pemprov DKI Jakarta mendapat kritikan dari DPRD DKI Jakarta

Rusunami DP Rp 0 Anies Baswedan Dikritik PDIP, Gerindra, PKS, Demokrat: Masyarakat Mengeluh
Kompas.com
Rumah Susun Sederhana Milik atau Rusunami Klapa Village dengan down payment (DP) 0 Rupiah. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Program rumah susun sederhana milik ( rusunami) Pemprov DKI Jakarta mendapat kritikan dari DPRD DKI Jakarta. 

Ada 4 Fraksi yang mengkritik down payment Rp 0 bertolak belakang dengan visi untuk menyediakan hunian yang layak dengan harga terjangkau.

Pasalnya, banyak warga yang mengeluhkan harga satu unit rusunami yang digagas oleh Gubernur Anies Baswedan tersebut.

"Banyak masyarakat DKI Jakarta yang mengeluh dengan harga rumah DP Rp 0 tersebut yang harganya tidak terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," ujar anggota Fraksi PDI-P Jhonny Simanjuntak menyampaikan pandangan fraksinya dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Lima Pilar Pilihan Investasi di Kotamobagu Ditentukan, Ada Pariwisata, Sampai Jasa

Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta mengkritik lambatnya proses pembelian rusunami dengan DP Rp 0 karena proses yang tidak jelas di Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera (UFPRS) dan Bank DKI.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Mohammad Arifin berujar, banyak pendaftar yang tidak mengetahui status permohonannya untuk membeli DP Rp 0. Padahal, banyak warga yang ingin membeli rusunami tersebut.

"UFPRS dan Bank DKI perlu memperbaiki prosedur dan persyaratan untuk kepemilikan rusunami samawa (DP Rp 0) ini dengan tetap menganut prinsip kehati-hatian untuk menghindari kemacetan pembayaran cicilan," kata Arifin dalam rapat paripurna tersebut.

Fraksi Partai Demokrat mengkritik hal yang sama dengan Fraksi PKS. Ketua Fraksi Demokrat Desie Christhyana Sari menuturkan, proses pembelian rusunami DP Rp 0 terlalu rumit.

"Fraksi Partai Demokrat melihat adanya permasalahan yang harus diselesaikan, yaitu prosedur DP Rp 0 yang rumit dan berlarut-larut," ucap Desie.

Fraksi Demokrat juga menyoroti unit rusunami DP Rp 0 di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, yang baru terjual sekitar 100 unit atau 12,82 persen dari total hunian 780 unit.

Robert Winerungan: Peran Pemerintah Yaitu Fasilitator Untuk Menambah Daya Angkut

Halaman
123
Editor: Rhendi Umar
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved