Megawati Minta Prabowo Buka Diri pada Pendukung Khilafah, Datang ke DPR: Padahal Saya Sudah Nunggu

TRIBUNMANADO.CO.ID - Megawati Soekarno mengaku Fraksi PDI Perjuangan di DPR membuka diri kepada mereka yang mendukung khilafah.

Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Sukarnoputri meminta pengusung khilafah datang ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dia mengajak Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto agar Fraksi Gerindra juga membuka diri kepada pendukung khilafah.

"Bagi mereka yang sangat berkeinginan untuk mendirikan yang namanya khilafah, boleh ke DPR. Kami dengarkan itu.

"Opo toh karepe?" Ujarnya saat memberikan sambutan dalam acara presidential Lecture Internalisasi dan Pembumian Pancasila di Istana Negara, Selasa (3/12/2019).

‎Megawati menyinggung bentuk khilafah dan mempertanyakan siapa sosok khalifah yang memimpin hingga bagaimana cara memilihnya.

Sampai dengan saat ini, menurut Megawati, tidak ada kelompok pro khilafah yang datang ke DPR bertemu Fraksi PDI Perjuangan.

Padahal, ungkap Megawati, jajaran partainya sudah menunggu untuk berdiskusi soal khilafah.

"Padahal saya sudah nunggu-nunggu, bukan saya, nanti yang hadapi anak buah saya. Supaya enak gitu loh," tuturnya.

Megawati juga angkat bicara soal aparatur sipil negara (ASN) yang terpapar radikalisme.

• Megawati Beberkan saat Menolong Prabowo: Dulu Saya Ambil Beliau Telantar

• Cerita Megawati Soal Persahabatan dengan Prabowo hingga Minta Pendukung Khilafah Datang ke DPR

• Megawati Bongkar Masa Lalu Prabowo, Saya Tolong Waktu tak Punya Status Kewarganegaraan

Bahkan, Megawati menyinggung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo yang memiliki tugas berat terkait ASN terpapar radikalisme.

"Seperti ASN, sekarang yang pusing kepala sebetulnya Pak Tjahjo."

"Saya bilang hati-hati loh Yo, kamu yang mesti mikirkan kenapa ASN bisa terpapar (radikalisme), sampai sebegitu," paparnya.

Megawati juga menyebut banyak masjid terpapar radikalisme.

Untuk itu, dia ingin membumikan nilai Pancasila di kementerian/lembaga.