Fraksi Golkar DPRD DKI Sebut Kinerja TGUPP Tak Efektif dan Bebani APBD di Hadapan Gubernur Anies

TRIBUNMANADO.CO.ID - Kinerja Tim Gubernur DKI Jakarta untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) tidak efektif.

Hal ini merupakan penilaian Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta

Selain itu, Fraksi Golkar menilai kehadiran TGUPP membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) DKI Jakarta.

Anggota Fraksi Golkar Judistira Hermawan menyampaikan hal itu dalam rapat paripurna yang dihadiri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/12/2019).

"Fraksi Partai Golkar meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tugas dan fungsi TGUPP, termasuk evaluasi jumlah anggota TGUPP yang menurut hemat kami jumlahnya terlalu banyak sehingga mengakibatkan tidak efektif dalam bekerja dan membebani APBD DKI Jakarta," ujar Judistira membacakan pandangan fraksinya terhadap rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2020 dalam rapat paripurna.

• Reuni 212, Sederet Tokoh Hadir, Dari Anies Baswedan Pakai Seragam Dinas PNS hingga Istri Sandiaga

• Fadli Zon Mulai Ragukan Kemampuan Menhan Prabowo, 3 WNI Disandra Abu Sayyaf, Usulkan Kivlan Zen

Selain Golkar, Fraksi PDI-P DPRD DKI juga menyoroti TGUPP Anies.

Anggota Fraksi PDI-P Jhonny Simanjuntak mengatakan, kehadiran TGUPP memengaruhi kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta.

"Kami meminta agar anggaran TGUPP dihapuskan (dari APBD) dan (anggarannya dialihkan) memakai dana operasional gubernur," kata Jhonny dalam rapat yang sama.

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI juga meminta hal yang sama dengan Fraksi PDI-P. Fraksi PSI menilai, anggaran TGUPP harus dihapus dari APBD.

"Terkait TGUPP, belum ada laporan pertanggungjawaban kegiatan yang menuliskan keluaran atau hasil yang jelas dari kegiatan ini. Oleh sebab itu, Fraksi PSI menilai bahwa anggaran TGUPP perlu dihapus atau dikurangi," ucap Sekretaris Fraksi PSI Anthony Winza Probowo menyampaikan pandangan fraksinya dalam rapat tersebut.

Pemprov DKI Jakarta mengusulkan anggaran TGUPP sebesar Rp 19,8 miliar dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD DKI Jakarta tahun 2020.

• Airlangga Hartarto Terpilih Lagi, Tetty Paruntu Jadi Bendahara Umum Partai Golkar

Anggaran tersebut berada pada pos Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang merupakan mitra kerja Komisi A DPRD DKI.

Komisi A merekomendasikan anggaran TGUPP dicoret dari rancangan KUA-PPAS dan dialihkan menggunakan biaya operasional Anies. Sebab, TGUPP bertanggung jawab langsung kepada Anies.

Komisi A juga merekomendasikan adanya evaluasi tugas pokok dan fungsi TGUPP. Sebab, jumlah anggota dan anggaran TGUPP melonjak di era Anies. Padahal, anggaran TGUPP era pemerintahan sebelumnya tidak sebesar era Anies.

Namun, anggaran itu nyatanya tetap dialokasikan dalam KUA-PPAS 2020 yang telah disepakati bersama oleh Pemprov dan DPRD DKI.

Anggaran TGUPP juga diusulkan dalam RAPBD 2020 yang disusun berdasarkan KUA-PPAS.

• Rocky Gerung Bakal Dilaporkan ke Polisi, Benarkah Menghina Presiden? Simak Videonya

• Rocky Gerung Sebut Presiden Tak Paham Pancasila : Hanya Mencari Panggung

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Di Hadapan Anies, Golkar DPRD DKI Sebut Kinerja TGUPP Tak Efektif dan Bebani APBD "