Boni Hargens: Reuni 212 Gerakan Oposisi yang Bertujuan Menyerang Pemerintahan Jokowi

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Meski kehadiran peserta reuni 212 tak sebanyak seperti yang digembar-gemborkan, namun aksi yang dimotori pentolan Front Pembela Islam (FPI) ini secara politik mampu merebut opini publik di tanah air.

Terkait hal ini, Direktur Lembaga Pemilihan Indonesia (LPI) Boni Hargens menilai Reuni 212 merupakan gerakan oposisi politik.

Diberitakan sebelumnya oleh Tribunnews yang mengutip Warta Kota, pendapat tersebut berdasar pada sisi historis, waktu, dan wacana serta narasi yang dibuat.

Boni Hargens menuturkan dari aspek sejarah Gerakan 212 bermula dari kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Ahok waktu itu (2016) sedang berkampanye politik melawan pasangan Anies-Sandi. Ahok adalah pasangan terkuat dalam berbagai survei independen," ujar Boni Hargens dalam diskusi 'Reuni 212: Gerakan Moral atau Politik?', di Gado-Gado Boplo Satrio, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (1/12/2018)

Keadaan politik berbalik manakala Ahok mengutip ayat suci Al-Maidah.

"Inilah titik masuk bagi lawan politik untuk menyerang secara sistematis, dan pada akhirnya Ahok kalah dalam pemilihan yang digelar awal 2017," sambungnya.

• Cabang Dancesport Dapat Medali Emas Untuk Indonesia, Tapi Tidak Dihitung

• Anies Terperangkap, ASN Dilarang Hadiri Reuni 212, Disemprot Warga DKI: Dia Bikin, Dia yang Langgar

• Inflasi Manado Bulan November 3,30 Persen, Tertinggi di Sulawesi dan Nasional

Kata Boni Hargens, dari aspek historis, 212 adalah gerakan politik yang bercampur gerakan moral.

Boni Hargens mengungkapkan dari segi waktu, Gerakan 212 semakin aktif menjelang pemilu 2019.

"Berdasarkan apa yang kami amati, menunjukkan bahwa Komunitas 212 memang telah menjadi gerakan kampanye politik yang tidak bisa lagi dianggap sebagai perjuangan moral murni."

"Eskalasi gerakan yang seiring dengan momen kampanye politik yang semakin mendekati waktu pemilihan 2019, mensinyalir 212 sebagai gerakan oposisi yang bertujuan meraih kekuasaan," tuturnya.

Boni Hargnes menegaskan narasi yang dibangun oleh elite PA 212, yakni membangun propaganda di media sosial dan di media mainstream, merupakan narasi kekuasaan.

"Wacana yang diangkat pada umumnya adalah kritik dan serangan terhadap pemerintah dan institusi negara yang saat ini bekerja," ujarnya.

Menurutnya, gerakan 212 telah menjadi gerakan oposisi politik yang memperjuangkan kekuasaan dan menghendaki pemerintahan Presiden Jokowi berakhir di Pilpres 2019.

MUI Jawa Barat

Menanggapi pagelaran Reuni 212, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat (Jabar) menunujukkan sikap kurang sejalan.

MUI Jabar menilai kegiatan Runi 212 sudah melenceng ke arah politik.

"Dari hasil pengamatan kami, kegiatan reuni 212 itu sudah tidak murni lagi sebagai kegiatan keagamaan," kata Ketua MUI Jawa Barat Rachmat Syafei di kantornya, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (28/11/2018) dilansir dari Kompas.com.

Senada dengan Direktur LPI Boni Hargens, menurut Rachmat awal kegiatan 212 muncul dari peristiwa kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta pada waktu itu.

Saat itu, MUI pun sudah mengeluarkan pendapat dan sikap keagamaan sebagai perwakilan ulama.

Ahok pun dinyatakan bersalah dan sudah diadili. Artinya, kasus tersebut sebenarnya sudah dinyatakan selesai.

MUI Jabar juga memberikan imbauan pada masyarakat Jabar untuk tidak terprovokasi.

"Ini semua kan demi NKRI. Di samping usaha, doa juga tetap harus dilakukan. Minta agar bangsa ini diselamatkan dan dijauhkan dari sifat kegaduhan, kerusuhan dan lain sebagainya," katanya.

Rachmat juga meminta masyarakat Jabar untuk tidak membungkus kegiatan politik dengan isu agama menjelang Pipres 2019.

"Kegiatan politik silakan saja berjalan, tapi jangan sampai menggunakan embel-embel agama," ujarnya.